Breaking News

REGIONAL Kerjasama Sekor Ketenagakerjaan, Pemkab Sikka Teken MoU dengan Pemkab Kutai Barat 18 May 2019 00:47

Article image
Penandatanganan kerjasama sektor ketenagakerjaan antara Bupati Sikka (kiri) dan Bupati Kutai Barat (kanan) (Foto: Dok. Humas Pemkab Sikka)
“Saya dan Wakil Bupati Sikka bertekad memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Sikka. Salah satu kebutuhan tersebut yakni bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak,” kata Bupati Robi.

MAUMERE, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjalin kerjasama sektor ketenagakerjaan.

Bentuk Kerjasama kedua daerah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman, Memorandum of Understanding (MoU) oleh kedua pemimpin daerah.

“Kerjasama itu dituangkan dalam MoU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Asal Kabupaten Sikka di kabupaten Kutai Barat,” sebut Kabag Humas Setda Sikka, Even Edomeko, seperti dilansir Cendananews.com, Kamis (16/5/19).

Even menjelaskan bahwa nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo dan Bupati Kutai Barat, F.X. Yapan bertempat di gedung serba guna, kompleks Kantor Bupati Kutai Barat, Sendawar.

“MoU bernomor 6/HK/MOU/2019 dan 130/HK.TU.P/V/2019 itu terdiri atas tujuh(7) pasal, di antaranya pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan Nota Kesepahaman adalah melindungi tenaga kerja asal Kabupaten Sikka dari perdagangan orang (human trafficking),” kata Even.

Pasal kedua, lanjut Even, yakni menertibkan administrasi tenaga kerja asal Kabupaten Sikka. Sesangkan pasal 3 yakni menertibkan prosedur perekrutan tenaga kerja asal Kabupaten Sikka berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pada pasal 4 memberikan jaminan pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan tenaga kerja asal Kabupaten Sikka.

“Sebagaimana didata oleh paguyuban Ikatan KeluargaTimur (IKKETIM), terdapat dua ribu lebih pekerja asal Kabupaten Sikka yang bekerja terutama di sektor perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Kutai Barat,” bebernya.

Even menyebutkan, sebagian besar dari jumlah itu tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik. Akibatnya, mereka sering diperlakukan tidak adil, tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan lainnya termasuk PHK tanpa pesangon.

Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo  mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pemkab Kutai Barat yang selama ini berkenan menerima para warga Kabupaten Sikka yang bekerja di wilayahnya.

“Saya dan Wakil Bupati Sikka bertekad memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Sikka. Salah satu kebutuhan tersebut yakni bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak,” tuturnya.

Namun sayangnya, lanjut Bupati yang akrab disapa Robi ini, belum banyak lapangan kerja yang bisa disiapkan, sehingga warganya memilih merantau untuk bekerja, salah satunya di Kutai Barat.

"Dalam proses itu, terdapat banyak soal yang dialami para pekerja yang semuanya bersumber dari tiadanya administrasi kependudukan. Oleh karena itu, saya meminta Bupati dan segenap pemerintahan Kutai Barat untuk bekerjasama demi melindungi warga Sikka yang sudah menjadikan Kutai Barat sebagai rumah kedua mereka,” pintanya.

Kerjasama dengan Kutai Barat tersebut, kata Robi, pihaknya telah meminta restu  Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, karena bekerjasama lintas kabupaten di luar Provinsi.

"Gubernur NTT merestui kerjasama ini, karena soal ketenagakerjaan juga menjadi salah satu program pemerintah Provinsi NTT untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada semua pekerja, selaku anak-anak bangsa," yakinnya.

--- Guche Montero

Komentar