Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

NASIONAL Ketua Dewan Pers: Jurnalis Tak Perlu Khawatir Soal UU MD3 11 Mar 2018 00:37

Article image
Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (Foto: Kompas.com)
“Saya sebagai ketua Dewan Pers yang menandatangani MoU dengan Kapolri, meminta penyidik yang akan memeriksa wartawan, berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pers. Namun demikian, agar bisa menerima perlindungan, media harus sudah terdaftar sesuai kri

PANGKAL PINANG, IndonesiaSatu.co-- Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo memastikan bahwa Undang-Undang MPR-DPR-DPD-DPRD (UU MD3) yang baru bergulir, tidak perlu dicemaskan oleh kalangan wartawan (jurnalis).

Menurutnya, kritik jurnalistik yang disampaikan wartawan melalui media masing-masing dapat berjalan seperti biasa karena sudah terlindungi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pers.

“Undang-Undang MD3 tidak perlu dikhawatirkan karena sebelumnya kesepahaman telah dibangun antara Dewan Pers, DPR dan Polri. Kasus-kasus yang berkaitan dengan karya jurnalistik akan diproses melalui Dewan Pers. Polisi akan menangani kasus yang berkaitan dengan wartawan jika telah menerima rekomendasi dari Dewan Pers,” kata Yosep usai Diskusi Publik Pilkada di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (10/3/18) seperti dilansir Kompas.com.

Yosep mengungkapkan bahwa dari komunikasi yang dilakukan dengan beberapa anggota DPR, diketahui bahwa UU MD3 tidak ditujukan terhadap kalangan wartawan. Namun demikian, sempat muncul kekhawatiran jika polisi nantinya bisa melakukan penangkapan dan proses terhadap seseorang atau lembaga yang melanggar UU MD3.

“Saya sebagai ketua Dewan Pers yang menandatangani MoU dengan Kapolri, meminta penyidik yang akan memeriksa wartawan, berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pers. Namun demikian, agar bisa menerima perlindungan, media harus sudah terdaftar sesuai kriteria yang telah ditetapkan Dewan Pers. Wartawan juga diminta untuk meningkatkan kompetensi dan bekerja sesuai kode etik jurnalistik,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, UU MD 3 yang sempat dikhawatirkan yakni terkait pasal penghinaan dan pencemaran nama baik parlemen. Pasal ini dinilai membuat penegak hukum bisa melakukan penangkapan bagi mereka yang dinilai melanggar. Ruang kritik dinilai berkurang dengan digulirkannya UU MD 3 yang baru ini sehingga belakangan timbul aksi penolakan dari berbagai elemen.

--- Guche Montero

Komentar