Romi mensinyalir adanya sebagian ormas dan gerakan di Indonesia yang bersifat transnasional dan memiliki tujuan menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan.

BANJARNEGARA, IndonesiaSatu.co –Pemerintah harus memanggil organisasi kemasyarakatan yang diduga anti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemanggilan itu yakni mengklarifikasi komitmen mereka dalam menjaga integritas negara dan bangsa Indonesia.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP PPP Kubu Romahurmuziy ketika menghadiri pelantikan pengurus Ranting NU Kecamatan Bawang di Banjarnegara, Sabtu (6/5/2017) malam.

"Pemerintah sebagai fasilitator pembentukan ormas, harus memanggil ormas yang diduga anti-NKRI untuk menanyakan kebenarannya," kata Romahurmuziy sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Romahurmuziy, langkah ini dinilai perlu dilakukan sebelum pemerintah mengambil langkah tegas apabila benar ormas itu anti-Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

Romahurmuziy mengatakan apabila mereka mengaku tidak anti-Pancasila, mereka harus dipaksa membuat  pernyataan tertulis tentang kesetiaan mereka kepada NKRI.

"Empat pilar itu bukan kebenaran mutlak, seandainya kesepakatan yang ikat kebersamaan itu tidak semua setuju namun itu hasil sintetis yang digali dari bumi Indonesia," kata Romi.

Romi mensinyalir adanya sebagian ormas dan gerakan di Indonesia yang bersifat transnasional dan memiliki tujuan menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan.

Organisasi-organisasi itu mengacuhkan kearifan lokal bahwa sebenarnya Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 sebagi empat pilar berbangsa adalah ketetapan final dalam perjalanan bangsa Indonesia.

"Ormas-ormas itu menganggap empat pilar itu sebuah keputusan yang belum final dan relatif. Karena itu mereka ingin menggantinya," tegas Romi.

Karena itu, Romi mengimbau kepada ormas-ormas untuk tidak main-main dengan dasar negara Indonesia karena perdebatan ideologi negara apakah berbasiskan agama atau tidak, sudah menghabiskan banyak energi.

--- Redem Kono