Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

LINGKUNGAN HIDUP Ketum LBH RMP : Menolak Jujur dan Terbuka Adalah Awal Dari Korupsi 08 Sep 2017 11:41

Article image
Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih (LBH-RMP) DR Ricky Sitorus MSi. (Foto: ist)
LBH-RMP imbau Kemen LHK dan para pemangku kewenangan kehutanan di daerah berani membuka dokumen ke publik sebagaimana dimaksud UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih (LBH-RMP) untuk kedua kalinya, melayangkan surat permohonan informasi data dan peta Kawasan Hutan Negara Tetap (KHNT) yang sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Surat permohonan kedua bernomor 026/SU/LBH-RMP/IX/2017 tanggal 4 September 2017 dilengkapi persyaratan  yang  dimintakan oleh Kemen LHK dalam suratnya 20/7/17 bernomor No.S.444/Humas/PPIP/Hms.3/7/2017, kendatipun Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 204 pasal 22 butir 3 memerintahkan bahwa data yang kami mohon tersebut  “terbuka untuk diketahui masyarakat” namun dengan itikad baik LBH RMP mematuhi permintaan KLHK, dengan harapan tidak ada lagi persyaratan birokrasi lainnya yang dijadikan alas an menolak.

“Data dan Peta Kawasan Hutan itu penting buat LBH-RMP sebagai bahan dalam advokasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui batasan-batasan Kawasan Hutan Negara Tetap sehingga tidak timbul persoalan pelanggaran hukum,” kata DR. Ricky Sitorus MSi, Ketua Umum LBH-RMP kepada IndonesiaSatu.co, di Jakarta, Rabu (7/9/2017).

Secara khusus, LBH RMP juga  telah menyurati Gubernur Sumatera Utara,  DPRD Sumatera Utara, Ketua Panitia Tata Batas (Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan), Sekretaris Panitia Tata Batas (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara), pada 31 Agustus 2017 lalu. LBH RMP meminta kejelasan informasi tentang status areal Register 40 Padang Lawas apakah benar sudah ada data pengukuran tata batas temu gelang dan peta serta Surat Keputusan Penetapan sebagai KHNT atau belum ada?

Pernyataan dari para pemangku kewenangan di daerah Provinsi Sumatera Utara tentang status areal Register 40 ini sangat diperlukan karena banyak sekali pernyataan dari aparat pemerintah sendiri khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (v) yang saling bertentangan dan membingungkan dan meresahkan masyarakat.

Kemen LHK mengklaim bahwa Register 40 adalah KHNT seluas 178.000 Ha, dengan dasar Governement Besluit no 50 tahun 1924 (GB 50).

Sementara itu berdasarkan fakta hukum dari lembaga judikatif negara pada putusan perkara No. 434/PDT/2011/PT-MDN yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) dinyatakan bahwa GB 50 thn 1924 ternyata dokumen yang sudah direkayasa. Ditambahkan pula oleh fakta hukum yang sangat mengejutkan pada amar putusan perkara perdata No. 46/PDT.G/2015/PN-PSP ternyata “Governement Besluit (GB) no.50 tanggal 25 juni 1924 yang tidak pernah ada aslinya dan tidak terdaftar dalam Staatsblad HindiaBelanda (lembaran negara). Artinya tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk penetapan kawasan hutan di Padang Lawas karena tidak ada informasi koordinat geografis dan data spasial (peta lokasi)”.  Di sisi lain, dalam putusan pidana No 481/PID.B/2006/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni2006, ditemukan fakta hukum dari kesaksian di bawah sumpah para pejabat Departemen Kehutanan RI saat itu yaitu Ir. Surachmanto Inspektur Jenderal Dephut,  Ir. Rachmat Aji (inspektur wilayah I Sumatera Utara), Prie Supriadi (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara), dan Muhammad Ali Arsyad (Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan) menyatakan bahwa Register 40 bukan kawasan hutan negara tetap karena belum pernah ada tata batas temu gelang.

Dengan fakta-fakta itu, seharusnya klaim Kemen LHK bahwa Register 40 Padang Lawas adalah KHNT menjadi gugur alias batal demi hukum. Maka respons yang harus dilakukan  KLHK adalah secara jujur dan legowo mematuhi putusan hukum lembaga judikatif negara tersebut.  Adapun kekeliruan kebijakan masa lalu, dapat dipahami dan tidak perlu dipertahankan demi kepentingan bangsa dan negara, terutama terhadap masyarakat yang selama ini terkena dampak dari kekeliruan  masa lalu itu.

“Kami  himbau Kemen LHK dan para pemangku kewenangan kehutanan di daerah berani membuka dokumen itu ke publik sebagaimana dimaksud UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, dan mau menjalankan transparansi tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita. Menolak jujur dan terbuka adalah awal dimulainya korupsi,” kata Ricky tegas.

--- Simon Leya

Komentar