Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

LINGKUNGAN HIDUP Ketum LBH RMP: Reformasi Birokrasi di Kemen LHK Tidak Jalan 13 Sep 2017 10:38

Article image
Sihar Sitorus, putra almarhum DR Sutan Raja DL Sitorus (tengah), didampingi kuasa hukum ahli waris keluarga DL Sitorus, Marihot Siahaan SH, MH dari LBH RMP (kanan) dan Ketua Umum LBH RMP Ricky Sitorus. (Foto: ist)
Abdi negara dan abdi masyarakat di Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kemen LHK belum berhasil dalam merespons dinamika keterbukaan informasi sehingga pelayanan publik cenderung menjadi tidak efisien dan tidak responsif.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih (LBH RMP) Ricky Sitorus serta Sekretaris Umum LBH RMP Sarluhut Napitupulu menilai, pelayanan birokrasi di Direktorat  Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) sangat buruk yang tercermin dari sikap abdi negara di instansi tersebut.

Pelayanan abdi negara di Kemen LHK tidak mencerminkan adanya reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.40/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemen LHK.  Fakta di lapangan ternyata tidak seindah tujuan permen tersebut yakni untuk mewujudkan pelayanan yang efisien dan efektif.  Yang lebih aneh lagi tim PMPRB tahun 2015 bisa menghasilkan nilai indeks RB 80,96 di KLHK tersebut.

Dikatakan Ricky, penilaian dari LBH RMP tersebut bukanlah untuk membuat Menteri LHK dan jajarannya tersinggung atau gerah, justru sebaliknya informasi ini dapat dijadikan sebagai masukan positif untuk perbaikan ke depan. 

“Sebagai penyelanggara pelayanan publik, abdi negara dan abdi masyarakat di Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kemen LHK belum berhasil  dalam merespons dinamika keterbukaan informasi sehingga pelayanan publik cenderung menjadi tidak efisien dan tidak responsif, “ kata Ricky kepada IndonesiaSatu.co, Senin (11/9/2017).

Sihar Sitorus, putra almarhum DR Sutan Raja DL Sitorus, didampingi kuasa hukum ahli waris keluarga DL Sitorus, Marihot Siahaan SH, MH dari LBH RMP dan Ketua Umum LBH RMP Ricky Sitorus serta Sekretaris Umum LBH RMP Sarluhut Napitupulu, mendatangi kantor Dirjen Penegakan Hukum, khususnya Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Kemen LHK di gedung Manggala Wanabakti, Senayan Jakarta Pusat, Senin (12/9/2017).

Adapun maksud kedatangan Sihar Sitorus dan kuasa hukumnya untuk menemui Drs Muhammad Yunus, Direktur Direktorat Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakum Kemen LHK,  ingin bertanya langsung dan meminta data dan berkas Surat Penetapan Tersangka dan BAP alm DR Sutan Raja DL Sitorus, ayah Sihar Sitorus. 

“Kami tidak bertemu, karena Pak Yunus tak berada di tempat kata stafnya, sehingga permintaan data dan berkas BAP serta penjelasan belum kami dapat dari Pak Direktur mengapa harus koordinasi dengan pihak tertentu untuk mendapatkan data dan berkas tersebut, ” kata Sihar Sitorus.

Padahal, permintaan data dan berkas surat penetapan tersangka dan BAP almarhum DL Sitorus menjadi penting bagi keluarga untuk mengetahui kebenaran dan kejelasan status tersangka kepada almarhum.

“Dengan kata lain, jika memang tersangka apa dasar dan alasannya? Artinya, supaya semua menjadi jelas dan terang benderang, dan ke depan tidak perlu Direktur harus melakukan koordinasi dengan pihak tertentu lagi yang tidak ada relevansi hukumnya,” tanya Ricky.

Sebelumnya, Marihot Siahaan, kuasa hukum ahli waris keluarga DL Sitorus, pada 8 September 2017 telah melayangkan surat kepada Muhammad Yunus memohon diberikan Surat Penetapan Tersangka terhadap DL Sitorus berikut berkas BAP.  Saat menghantar surat tersebut ke Kemen LHK, Marihot juga tidak dapat bertemu Yunus, karena tak berada di tempat. Marihot diminta bersabar karena pihak Kemen LHK akan melakukan koordinasi dengan pihak tertentu dulu apakah diperbolehkan diberikan dokumen tersebut.  

“Dengan alasan direktur tak di tempat, lalu staf di bawah direktur, misalnya selevel Kasubdit, tak berani bertemu dengan alasan takut salah. Sikap ini sangat tidak mendukung Nawa Cita Jokowi di bidang pelayanan publik, mesti dilakukan revolusi mental,” kata Marihot.    

Ricky Sitorus membenarkan bahwa mereka hanya ditemui staf ketika berkunjung ke Kemen LHK. Ricky sangat menyayangkan sikap para pejabat pada Direktorat Penegakan Hukum Kemen LHK yang tidak mau bertemu dengan mereka.  Saat itu, menurut staf di KemenLHK, Direktur M Yunus tidak diketahui sedang di  mana dan yang ada di tempat adalah Kepala Subdit Penyidikan Perambah Hutan  Edward Sembiring S. Hut, M. Si,  namun tidak mau ditemui karena takut dipersalahkan oleh pimpinan. 

--- Simon Leya

Komentar