Breaking News

BERITA Kinerja Kepala BP2MI Jadi Sorotan 09 Sep 2020 10:17

Article image
Sekretaris II Jaringan Nasions Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti-TPPO), Gabriel Goa. (Foto: Dokpri GS)
"Masalah laten PMI dan ketenagakerjaan yakni soal Sumber Daya Manusia (SDM). Calon PMI harus disiapkan secara kompeten melalui BLK dan difasilitasi secara prosedural melalui LTSP," kata Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani diharapkan tidak hanya menindak dan menggerebek tempat penampungan pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal namun juga harus membereskan sumber masalahnya.

"Sejak ada perubahan regulasi penempatan PMI di luar negeri akhirnya terjadi penumpukan karena ribuan orang setiap bulan yang berusaha untuk menginginkan bekerja di luar negeri karena persoalan yuridis yang dihadapi PMI di luar negeri," kata Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy (OIDP) Satyo Purwanto, Jumat, (28/8/2020) seperti dilansir KedaiPena.com

Persoalan yuridis tersebut, kata Komeng, antara lain tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan UU Nomor 39 Tahun 2004. Padahal, ada beberapa ketentuan dalam UU tersebut yang subjek hukumnya tidak jelas.

"80% permasalahan PMI disebabkan ketidakberesan manajemen di dalam negeri yang dimulai dari proses penempatan, perekrutan, pelatihan hingga penempatan tanpa pengawasan dari Kantor Perwakilan RI dan perlindungan selama penempatan," tegas Komeng.

Selain itu, lanjut Aktivis 98 ini, terkait kontradiksi aturan PMI yang membingungkan yakni dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 22 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan PMI di Luar Negeri.

"Yang menggantikan Permenakertrans NomorPer.14 tahun 2010. Permenaker Nomor 22 2014 ini yang menghapus KTKLN, dan itu kemudian dijadikan argumen hukum bahwa KTKLN sudah dibatalkan padahal belum pernah ada perubahan UU Nomor 39 tahun 2004," papar Komeng.

Komeng menambahkan, kesemrawutan regulasi ini harus mampu dibereskan oleh Kepala BP2MI.

"Permenaker Nomor 22 juga menyebutkan pembiayaan pelatihan PMI diberikan oleh pemerintah, akan tetapi faktanya tidak pernah ada biaya pelatihan diberikan oleh pemerintah," tandas Komeng.

Revitalisasi BLK dan LTSP

Senada dengan Komeng, Sekretaris II Jaringan Nasions Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti-TPPO), Gabriel Goa, kepada media ini mengatakan bahwa kinerja Kepala BP2MI harus diimplementasikan secara konkrit di balik dan wacana dan program.

"Prinsipnya, perlu kejelasan regulasi yuridis agar tidak terkesan tumpang tindih. Yang terpenting yakni bagaimana mengimplementasikan setiap kebijakan dan program secara konkrit. Ini yang harus dibenahi dan perlu dibangun sinergitas hingga ke hilir," nilai Gabriel.

Koordinator Advokasi bidang Hukum dan HAM yang konsen terhadap persoalan PMI dan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) ini menegaskan bahwa perlu dilakukan terobosan dalam merevitalisasi pusat-pusat Balai Latihan Kerja dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) sehingga sinkron dengan kebijakan di hulu.

"Masalah laten PMI dan ketenagakerjaan yakni soal Sumber Daya Manusia (SDM). Calon PMI harus disiapkan secara kompeten melalui BLK dan difasilitasi secara prosedural melalui LTSP. Artinya, tidak melihat persoalan semata di hulu, namun harus dibendung dari hilir sebagai pokok persoalan yang sudah sistemik dan massif ini," pungkas Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar