Breaking News
  • 12 parpol lama lolos verifikasi faktual
  • 150 ton bahan narkoba asal China gagal masuk ke Indonesia
  • Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump
  • KM Pinang Jaya tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk
  • Presiden Jokowi masih pertimbangan Plt Gubernur dari Polri

LINGKUNGAN HIDUP KLHK Bantah Pernah Menyatakan Kawasan Register 40 Padang Lawas Bukan KHNT 18 Oct 2017 09:03

Article image
Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta. (Foto: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penanggungjawab kawasan hutan di seluruh Indonesia, tidak pernah menyatakan bahwa kawasan Register 40 Padang Lawas bukan Kawasan Hutan Negara Tetap.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (Sekjen KLHK) melalui Kepala Biro Humas, Ir Djati Witjaksono Hadi, M.Si menyatakan, sebagai penanggungjawab kawasan hutan di seluruh Indonesia, pihaknya tidak pernah menyatakan bahwa kawasan Register 40 Padang Lawas bukan Kawasan Hutan Negara Tetap (KHNT).

Hadi menyatakan ini untuk mengklarifikasi pemberitaan  IndonesiaSatu.co pada tanggal 5 Oktober 2017 berjudul “Register 40 Padang Lawas Ternyata Bukan Kawasan Hutan.” Dalam suratnya No. 650/HUMAS/PP/HMS.3/10/2 tertanggal 10 Oktober 2017, Kepala Biro Humas Sekjen KLHK antara lain menulis:

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  sebagai penanggungjawab kawasan hutan di seluruh Indonesia, tidak pernah menyatakan bahwa kawasan Register 40 Padang Lawas bukan Kawasan Hutan Negara Tetap”.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih (LBH-RMP) dalam keterangan tertulis yang diterima IndonesiaSatu.co (5/10/2017), mengutip Kepala Seksi Pengelola Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan (meliputi wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat), Akbar Sukmana yang  mengatakan bahwa Register 40 Padang Lawas bukan Kawasan Hutan Negara Tetap karena belum ditata batas temu gelang.

Pernyataan ini diungkapkan Akbar Sukmana di ruang kerjanya di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan di Jalan Pembangunan, Helvetia Medan, Rabu (27/9/2017) saat menerima kedatangan tim hukum LBH-RMP dan puluhan wartawan cetak, online, dan TV, yang mendampingi  masyarakat Padang Lawas.

“Register 40 Padang Lawas Sumatera Utara belum ditata batas temu gelang sampai hari ini,” kata Akbar Sukmana, kepada pers usai menerima rombongan tim hukum LBH RMP.

Menurut LBH RMP, pernyataan Akbar Sukmana mengacu kepada Pasal 14 dan 15 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur  bahwa suatu areal sah sebagai kawasan hutan setelah melalui empat tahapan, yakni  Penunjukkan, Penatabatasan, Pemetaan, dan Penetapan/Pengukuhan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012. Artinya, oleh sebab Register 40 Padang Lawas belum melaksanakan empat tahap tersebut sehingga belum temu gelang sehingga bukan KHNT.

Berikut ini klarifikasi Sekjen KLHK melalui Kepala Biro Humas, Ir Djati Witjaksono Hadi, M.Si:

  1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai penanggungjawab kawasan hutan di seluruh Indonesia, tidak pernah menyatakan bahwa kawasan Register 40 Padang Lawas bukan Kawasan Hutan Negara Tetap.
  2. Surat KLHK Nomor: S.595/Humas/PPIP/HMS.3/9/2017 tanggal 18 September 2017, merupakan surat balasan atas permohonan informasi Sdr. Ricky Sitorus mengenai data sebaran wilayah/areal hutan di Indonesia. Kami menyertakan data Perkembangan Penetapan Kawasan hutan Per Provinsi sebagai lampiran surat berdasarkan data dari Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015.
  3. Adapun data sebaran wilayah/areal yang telah memiliki ketetapan hukum, dan menjadi Kawasan Hutan Negara Tetap yang sah menurut hukum, sebagaimana yang dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 45/PU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, total luasan untuk seluruh Indonesia adalah 82.663.814,08 ha (Berdasarkan data per Desember 2015). Dalam lampiran surat tersebut, disampaikan bahwa berdasarkan data Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) hingga tahun 2015, terdapat 43 unit Kawasan Hutan yang telah ditetapkan di Sumatera Utara.
  4. Dengan demikian, dalam surat tersebut diatas, KLHK tidak pernah menyatakan bahwa kawasan Register 40 Padang Lawas, bukan kawasan hutan negara tetap, sehingga tulisan pada pemberitahuan Saudara, yang menyatakan bahwa, KLHK setuju dengan pernyataan Akbar Sukmana, adalah tidak benar.

--- Simon Leya

Komentar