Breaking News

BERITA Komisi IX DPR RI: Pemerintah Segera Benahi Tata Kelola JKN 13 Jun 2020 14:30

Article image
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dan Ketua DPD Golkar NTT, Melki Laka Lena. (Foto: Ist)
Hal itu dimaksudkan agar terciptanya ekosistem program JKN yang sehat dan berkesinambungan sesuai UUD 1945, UU SJSN, dan UU BPJS.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk mempercepat perbaikan tata kelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal itu dimaksudkan agar terciptanya ekosistem program JKN yang sehat dan berkesinambungan sesuai UUD 1945, UU SJSN, dan UU BPJS.

"Komisi IX DPR meminta Menko PMK, Muhadjir Effendy mempercepat perbaikan tata kelola sistem JKN. Hal itu dengan mempertimbangkan rekomendasi BPKP dalam Laporan Hasil Audit atas Aset Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Permintaan tersebut merupakan salah satu kesimpulan Rapat Komisi IX DPR dengan Menko PMK, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
Tubagus Achmad Choesni, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, pada Kamis (11/6/20).

Komisi IX DPR juga meminta Menko PMK Muhadjir melakukan kajian formulasi baru terkait model pembiayaan (termasuk iuran kepesertaan) dan sistem pembayaran kepada fasilitas kesehatan.

"Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan kajian terkait kebijakan pembiayaan yang tepat dan adil bagi peserta PBPU dan BP Kelas III mandiri," ungkap Melki.

Selain itu, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan, DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewas BPJS Kesehatan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas kesehatan untuk mempercepat kajian manfaat jaminan kesehatan sesuai kebutuhan
dasar kesehatan (KDK) dan kelas standar.

"Termasuk kesiapan tempat tidur kelas III dan kelas II di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), demi keberlangsungan program JKN," katanya.

Politisi Partai Golkar ini menerangkan bahwa Komisi IX DPR RI juga mendesak pemerintah memformulasikan kebijakan agar tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Komisi IX DPR RI juga mendesak BPJS Kesehatan dan DJSN untuk membentuk tim kecil. Tim itu beranggotakan BPJS Kesehatan, DJSN, dan unsur serikat pekerja yang bertugas melakukan evaluasi dan perbaikan kepesertaan terutama tentang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," imbuh Ketua DPD Golkar NTT ini.

Melki juga menegaskan bahwa guna membahas permasalahan dan solusi jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaan program JKN yang sehat dan berkelanjutan, Komisi IX meminta pimpinan DPR mengundang Kemenko PMK, Kemenkes, Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkeu untuk rapat kerja bersama.

--- Guche Montero

Komentar