Breaking News

TEKNOLOGI Komitmen Indonesia Kikis Kesenjangan Lewat Transformasi Digital Inklusif 08 Feb 2021 11:36

Article image
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba. (Foto: ist)
Indonesia akan terus berupaya untuk mencapai level inklusif dimana semua orang dari latar belakang sosial, usia, dan tingkat pendapatan yang berbeda mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh sebagai anggota masyarakat melalui dig

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Guna memperkecil kesenjangan akses internet dan literasi digital di kalangan masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia menargetkan seluruh wilayah terjangkau dengan sinyal telekomunikasi. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) hal itu dapat diselesaikan pada tahun 2022.

“Indonesia menegaskan bahwa ketentuan universal konektivitas, akan meletakkan dasar dalam membangun masyarakat yang inklusif secara digital. Masyarakat akan melihat bahwa lebih dari 83.000 desa di seluruh tanah air akan dicakup oleh jaringan broadband 4G. Urgensi ini, terwujud dalam agenda transformasi digital Indonesia, di mana penguatan infrastruktur digital menjadi hal terpenting,” tuturnya dalam sesi Diskusi Konektivitas dan Inklusi Sosial 1st Digital Economy Task Force Meeting G20 Italy, dari Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (08/02/2020).

Bahkan dalam mewujudkan transformasi digital inklusif, Pemerintah Indonesia juga menargetkan peluncuran Satelit Troughput Tinggi SATRIA-1 pada kuartal ketiga tahun 2023.

“Satelit ini menjadi salah satu lapisan pendekatan kita dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan layanan publik dengan menyediakan akses internet di seluruh 501.000 titik akses publik di tanah air,” ungkap Sekjen Mira.

Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan, langkah lain yang dilakukan Indonesia untuk memastikan jangkauan jaringan yang lebih luas adalah dengan berupaya membina kerjasama dalam pembangunan infrastruktur antara sektor publik dan swasta, serta sesama sektor swasta.

“Selain itu, UU Cipta Kerja 2020 Indonesia menjadi salah satu instrumen utama yang mendorong kerja sama untuk pembangunan, khususnya melalui sharing infrastruktur. Kami juga secara konsisten melaksanakan program kewajiban layanan universal (USO) untuk menopang pembangunan infrastruktur telekomunikasi di pelosok Indonesia,” paparnya.

Meskipun konektivitas merupakan titik awal dalam mencapai masyarakat yang inklusif secara digital, dalam pertemuan itu, Sekjen Mira mengingatkan anggota G20 tidak boleh lupa bahwa konektivitas tidak berhenti di situ. Menurutnya, perluasan akses internet harus berjalan seiring dengan masyarakat Indonesia yang dilengkapi dengan literasi digital.

Lebih lanjut, di hadapan perwakilan delegasi, Sekjen Kementerian Kominfo menyampaikan Pemerintah Indonesia meyakini transformasi digital bukan hanya mengenai pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga menyoal bagaimana teknologi dapat menjadi katalis peningkatan kapasitas masyarakat secara inklusif dan humanis.

Bahkan guna menyasar masyarakat luas untuk mencapai tingkat inklusivitas, tahun ini Indonesia akan memulai program literasi digital sejalan dengan rencana strategis jangka panjang Kementerian Kominfo.

“Indonesia akan terus berupaya untuk mencapai level inklusif dimana semua orang dari latar belakang sosial, usia, dan tingkat pendapatan yang berbeda mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh sebagai anggota masyarakat melalui digitalisasi,” jelasnya.

Menutup pemaparannya dalam sesi diskusi, Sekjen Mira mengucapkan terima kasih karena Indonesia telah diberikan kesempatan untuk membagikan pandangannya dan ingin mendengar lebih banyak tentang praktik terbaik dari para peserta rapat dalam pengembangan konektivitas dan inklusi digital, sekaligus memberi apresiasi apresiasi kepada Italia karena mengingat kembali salah satu komitmen utama Indonesia di Hangzhou untuk mendorong penyebaran konektivitas domestik untuk semua orang pada tahun 2025.

G20 adalah forum internasional yang mempertemukan negara-negara ekonomi utama dunia. Selain KTT, pertemuan tingkat menteri, pertemuan Sherpa (yang bertugas melakukan negosiasi dan membangun konsensus di antara para Pemimpin), kelompok kerja dan acara khusus diselenggarakan sepanjang tahun. Sejak 1 Desember 2020, Italia memegang Presidency G20. Puncak pertemuan G20 tahun ini atau Leaders ’Summit akan diadakan di Roma pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2021.

--- Sandy Javia

Komentar