Breaking News

BERITA KOMPAK Indonesia: Hari Lahir Pancasila Harus jadi Spirit Pemberantasan Korupsi di Indonesia 01 Jun 2021 14:07

Article image
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa. (Foto: Dokpri GS)
"Jika ada yang berani korupsi, maka sama saja dengan mengkhianati nilai-nilai luhur dari setiap butir Pancasila," nilainya.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Setiap tanggal 1 Juni segenap bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote memperingati Hari Lahir Pancasila.

Kepada media ini, Selasa (1/6/2021), Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia menyatakan, hari lahir Pancasila 1 Juni ini, perlu dimaknai dalam upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Penggiat Anti Korupsi itu, momentum bersejarah ini harus menjadi perhatian semua anak bangsa, karena korupsi sangat menyalahi prinsip dasar Pancasila sebagai falsafah (ideologi) negara.

"Menyambut peringatan hari lahir Pancasila pada tahun ini, tentu momentum untuk membangkitkan kembali semangat untuk menghayati serta mengamalkan sila-sila dari Pancasila. Hari Lahir Pancasila harus menjadi Spirit Pemberantasan Korupsi," kata Gabriel.

Menurutnya, semua pihak terutama pejabat negara (eksekutif dan legislatif) maupun Swasta harus sama-sama bersepakat bahwa hunusan bilah pedang anti korupsi mampu melesak cepat, tertuju menusuk dan mematikan detak jantung laten korupsi.

"Jika ada yang berani korupsi, maka sama saja dengan mengkhianati nilai-nilai luhur dari setiap butir Pancasila," nilainya.

Gabriel menuturkan, sila pertama; "Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki esensi agar kita takut, terhindar dari niat dan godaan untuk berperilaku koruptif, karena yakin setiap derap langkah, perilaku dan perbuatan kita di dunia fana ini diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME).

"Sila tersebut harus dikonkretisasi serta mampu menjaga pribadi untuk tidak berperilaku koruptif karena takut akan dosa," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Gabriel, akan menjadikan kita manusia yang "Adil dan Beradab", sesuai sila kedua Pancasila.

"Semangat dan implementasi esensi sila pertama dan kedua, dapat menjadi tujuan sila ketiga, "Persatuan Indonesia", dalam mengentaskan budaya korupsi yang telah berakar di negeri ini.

"Bahkan, perang melawan kasus laten korupsi ini harus dipimpin dengan penuh "Hikmat dan Kebijaksanaan", sebagaimana esensi dari sila keempat Pancasila.

Ia meyakini bahwa sirnanya korupsi di Indonesia, tentunya menjadi harapan, impian dan cita-cita kita bersama demi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", yang termakjub dalam sila kelima Pancasila.

Ia menegaskan, Bangsa Indonesia jangan hanya memperingati hari lahirnya Pancasila dengan peringatan tahunan seperti tahun-tahun sebelumnya, apalagi dengan hingar-bingar perayaan di tengah situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang mampu melumpuhkan negeri ini baik aspek ekonomi, kemanusian dan kesehatan.

Menurutnya, hal paling penting bahwa esensi dan nilai-nilai dari kelima butir Pancasila yang menjadi satu kesatuan dan saling mengikat serta memiliki makna yang seharusnya menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara.

Maka, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2021 ini, KOMPAK Indonesia menyatakan sika;

Pertama, praktek korupsi, kolusi, dan nepotiame (KKN) terhadap uang negara merupakan perbuatan kejahatan serta mengkhianati Pancasila.

Kedua, mendesak KPK RI agar serius dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Ketiga, mendesak Kejagung RI agar cepat dan tepat dalam menuntaskan skandal-skandal korupsi yang sedang ditangani dan serta melakukan koordinasi kepada kejaksaan tinggi (kejati) se tanah air untuk serius dalam menangani kasus-kasus korupsi di daerah.

Keempat, mendesak aparat kepolisian (Polri) agar mendukung total upaya pemberantasan korupsi oleh Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo serta serius melakukan koordinasi terhadap kepolisian daerah (Polda) sebagai bentuk keseriusan dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi di daerah.

Kelima, mendesak Komisi III DPR RI agar memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kasus hukum (korupsi) baik yang ditangani oleh KPK, Polri, Kejagung dan serta segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPK, Kejagung dan Polri sebagai evaluasi dan pertanggungjawaban bersama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keenam, mengajak solidaritas Penggiat Anti Korupsi dan Pers agar terus mengawal dan menyatakan perang terbuka melawan korupsi di negeri pertiwi.

--- Guche Montero

Komentar