Breaking News

HUKUM KOMPAK Indonesia: Perusahaan Foster Oil dan Energy PTE Kangkangi Hasil Audit BPKP 07 Sep 2021 19:55

Article image
Lokasi PD Migas Kota Bekasi. (Foto: beritaekspres.com)
"Fakta membuktikan, Pimpinan Pengadilan Kota Bekasi dan Majelis Hakim serta Oknum Penyidik di Polda Metro Jaya ikut mengangkangi hasil audit BPKP dan tidak berpihak kepada kepentingan Negara," sorotnya.

 

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Komitmen dan ketaatan Walikota Bekasi dan Dirut PD Migas terhadap hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Blok Migas Jatinegara, patut dan wajib didukung total oleh rakyat pada umumnya dan masyarakat Bekasi pada khususnya."

Demikian pernyataan dukungan itu disampaikan Ketua Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, Gabriel De Sola, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Selasa (7/9/2021).

Dalam investigasi dan diperkuat data-data akurat, KOMPAK Indonesia menduga terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan negara, yakni Pemkot dan PD Migas Kota Bekasi.

Gabriel menegaskan, terpanggil untuk membongkar jaringan mafia Migas yang telah merampok hasil kekayaan Indonesia, maka KOMPAK Indonesia telah melaporkan ke KPK RI dan Dewan pengawas KPK RI.

"Pihak KPK RI dan Dewas KPK RI telahbmenerima Laporan dan berjanji segera menindaklanjutinya," ujar Gabriel.

Namun anehnya, timpal Gabriel, pihak perusahaan asal Singapura, Foster Oil and Energy PTE justru mengangkangi hasil audit BPKP dan melakukan manuver dengan memperkarakan PD Migas Bekasi ke PN Kota Bekasi dan melaporkan ke Polda Metro Jaya.

"Fakta membuktikan, Pimpinan Pengadilan Kota Bekasi dan Majelis Hakim serta Oknum Penyidik di Polda Metro Jaya ikut mengangkangi hasil audit BPKP dan tidak berpihak kepada kepentingan Negara," sorotnya.

Bahkan, lanjut dia, Pertamina EP dan Bank Mandiri Cabang Hayam Wuruk ikut mengabaikan hasil audit BPKB.

Guna mendukung tegaknya penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, maka KOMPAK Indonesia menyatakan beberapa poin tuntutan, yakni:

Pertama, mendesak KPK RI untuk segera memanggil dan memeriksa Pimpinan Perusahaan Asing asal Singapura, Foster Oil and Emergy, PTE, Pertamina EP, Ketua dan Wakil Ketua PN Kota Bekasi bersama Majelis Hakim, Panitera, okum Penyidik Polda Metro Jaya serta Kepala Cabang Bank Mandiri Hayam Wuruk.

Kedua, mendesak Ketua MA, Banwas MA dan Komisi Yudisial untuk memanggil dan memeriksa Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Majelis Hakim yang menangani perkara perusahaan asing yang telah mengangkangi hasil audit BPKP dan telah merugikan Negara, dalam hal ini Pemkot Bekasi dan PD Migas Bekasi.

Ketiga, mengajak solidaritas rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Bekasi dan Pers untuk bersama-sama membongkar jaringan mafiosi Migas di Blok Migas Bekasi dengan melakukan Aksi di KPK RI dan publikasi melalui media agar rakyat Indonesia mendukung total KPK RI dan Dewas KPK RI dalam membongkar dan memproses hukum para mafia Migas di Blok Migas Bekasi.

"Saatnya penegakan hukum mengutamakan kepentingan negara dari jaringan para mafia Migas yang hanya mengeruk kekayaan bumi dan merugikan negara. Tegakan hukum demi kedaulatan hasil bumi Indonesia," tandas Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar