Breaking News

HUKUM KOMPAK Indonesia Apresiasi Komitmen KPK usai Menahan Tersangka Tipikor Rudi Hartono 05 Aug 2021 00:16

Article image
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel de Sola. (Foto: Ist)
Gabriel mendorong agar komitmen yang sama oleh KPK perlu dilakukan di daerah-daerah yang juga terindikasi korup seperti di Papua maupun Nusa Tenggara Timur (NTT).

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar pada Senin (2/8/2021).

Rudi telah ditetapkan tersangka pada 28 Mei 2021 lalu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur pada tahun 2019.

"Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka RHI (Rudi Hartono
Iskandar, red), Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur) dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Munjul," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, seperti dilansir Kompas.com.

Firli mengatakan, dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lain.

Mereka adalah mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles dan Wakil direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtuwene.

Kemudian, Direktur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian serta Korporasi PT. Adonara Propertindo.

"Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka RHI (Rudi Hartono Iskandar) selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021 di Rutan KPK Kavling C1," ucap Firli.

Kendati demikian, Firli mengatakan bahwa Rudi terlebih debih dulu akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid-19 di dalam lingkungan Rutan KPK pada Rutan KPK Kavling C1.

Atas perbuatannya, Rudi disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Apresiasi KOMPAK Indonesia

Terhadap komitmen pemberantasan Korupsi, Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia mengapresiasi komutmen Ketua dan jajaran KPK RI.

"Apresiasi untuk Lembaga KPK yang terus berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi dan menindak tegas para pelaku tindak pidana korupsi. Ini bentuk mafia tanah yang terjadi secara sistematis antara para oknum kuat modal yang berkonspirasi dengan para oknum kuat kuasa," ujar Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel de Sola kepada media ini.

Gabriel mendorong agar komitmen yang sama oleh KPK perlu dilakukan di daerah-daerah yang juga terindikasi korup seperti di Papua maupun Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Lembaga KPK juga perlu melakukan supervisi ke daerah-daerah agar ranah pemberantasan korupsi menyentuh hingga ke pelosok. Konspirasi dan manipulasi sangat mungkin menjadi faktor penyebab korupsi. Korupsi dan Hukum harus berdiri sejajar agar keadilan dan pemerataan bisa terwujud," imbuh Gabriel.

 

--- Guche Montero

Komentar