Breaking News

BERITA Kompak Indonesia dan KPK RI Jalin Kerja Sama Berantas Korupsi 05 Jun 2021 21:51

Article image
Zoom meeting antara KPK RI dan Kompak Indonesia. (Foto: Dok. KI)
"Kami akan siap bekerja sama dengan KOMPAK Indonesia untuk bersama-sama dalam melawan korupsi di Indonesia," pungkas Jonhson.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia membangun sinergitas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Terima kasih kepada KPK RI yang telah menerima kami pada kesempatan ini,” kata Ketua Kompak Indonesia, Gabriel de Sola kepada media, Kamis (3/6/2021).

Gabriel menerangkan, Kompak Indonesia merupakan lembaga non-pemerintah yang fokus pada isu korupsi.

“Kami lembaga non-pemerintah yang fokus terhadap isu pemberantasan korupsi di Indonesia,” jelas Gabriel.

Ia mengatakan, pada tahun sebelumnya, Kompak Indonesia dan KPK telah melakukan kerja sama dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi. 

“Kami dan KPK tahun kemarin telah menjalin kerja sama, sehingga tahun ini akan kita lanjutkan demi menyelamatkan uang negara,” tegas Gabriel.

Gabriel mengakui, selama ini Kompak Indonesia sudah menjalankan perannya sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Gabriel menyebutkan, upaya konkrit pemberantasan korupsi di Indonesia oleh Kompak Indonesia, di antaranya laporan terhadap dugaan korupsi Wali Kota Batam dan Wakil Ketua DPR RI, AZ, pada kasus suap yang menyeret salah satu penyidik KPK, dugaan kasus migas Jatinegara Kota Bekasi, pengawasan terhadap skandal korupsi bawang merah kabupaten Malaka, NTT, dan kasus Awololong Lembata yang kini sedang ditangani oleh Polda NTT, serta kasus dugaan korupsi kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua, dan sejumlah kasus lain.

Ia mengatakan, pihaknya senantiasa bekerja sama dengan bidang dugaan masyarakat KPK RI, baik pencegahan maupun pengawasan terhadap korupsi di Indonesia.

“Pada kesempatan ini Kompak Indonesia ingin menegaskan bahwa sejumlah laporan dumas Kompak tengah serius ditindaklanjuti oleh KPK. Hal ini tentu kami apresiasi,” ujar Gabriel.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pencegahan Kompak Indonesia, Agustini Nurur Rahmah, dalam kesempataan meeting virtual melalui zoom bersama KPK itu, mengatakan bahwa ke depan Kompak Indonesia telah merumuskan suatu konsep besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Konsep tersebut, kata Rima yang juga merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU), yakni melalui Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia.

"Gerak Indonesia merupakan sebuah konsep yang menurut kami untuk mengembalikan serta menguatkan peran masyarakat sipil dalam pencegahan dan pengawasan korupsi di Indonesia," ujarnya.

Melalui Gerak Indonesia, ujar Rima, Kompak Indonesia akan melakukan beberapa hal, seperti produksi konten video untuk pencegahan korupsi sebagai bentuk edukasi kepada kelompok sipil dan pejabat publik agar tidak melakukan korupsi.

"Gerak Indonesia juga akan melakukan advokasi, riset, penyuluhan dan sosialisasi, bimtek, dan monitoring politik anggaran," bebernya.

Rima melanjutkan, pihaknya juga telah mendesain Desa Anti Korupsi. Hal ini dilakukan, karena pencegahan korupsi dimulai dari desa menuju kota.

“Gerak Indonesia merupakan suatu kesadaran rakyat Indonesia dalam hal ini Kompak Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap korupsi di Indonesia,” tegas Rima.

Apresiasi dan Siap Bersinergi

Sementara itu, Kompak Indonesia diterima oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dirpermas), Rommy Iman Sulaiman dan Herlina Jaene Aldian dan Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Johnson Ginting.

Rommy mengatakan, pihaknya mengapresiasi partisipasi Kompak Indonesia sebagai bentuk nyata dari partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami apresiasi atas kerja keras Kompak Indonesia terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Rommy.

Ia mengatakan, Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK RI mempunya beberapa bentuk sasaran kegiatan seperti Satgas Masyarakat Sipil dan Satgas Masyarakat Politik dan Dunia Usaha.

Menurut Rommy, sasaran Satgas Masyarakat Sipil seperti LSM/NGO, Tokoh Agama, Pemuda, Milenial, Perempuan, Tokoh Masyarakat dan Keluarga.

Lebih lanjut, ujar Rommy, Satgas Masyarakat Politik dan Dunia Usaha seperti Partai Politik, Kader Parpol, Penyelenggara Pemilu, WNI Luar Negeri dan Dunia Usaha.

Adapun kegiatan Satgas Masipil, kata Rommy, webbinar, penyuluhan pada Lapas, Penyuluhan di 5 Provinsi, Sekolah Insentif Pemuda dan LSM, dan Desa Anti Korupsi.

"KPK RI siap bersinergi dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," jelas Rommy.

Selanjutnya, Johnson Ginting mewakili Direktorat Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi mengatakan, pihaknya menyambut baik atas hubungan kerja sama dengan Kompak Indonesia.

Bahkan menurutnya, Kompak Indonesia sudah melakukan gebrakan dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia seperti laporan-laporan pengaduan dugaan masyarakat terhadap korupsi.

"Tahun ini akan dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembalikan persepsi masyarakat terhadap kinerja KPK," kata Johnson.

Selama ini, jelas Johnson, rakyat memiliki partisipasi yang luar biasa terhadap laporan dugaan korupsi kepada KPK.

"Kami akan siap bekerjasama dengan Kompak Indonesia untuk bersama-sama dalam melawan korupsi di Indonesia," pungkas Jonhson.

Hadir juga pada saat zoom meeting secara virtual bersama KPK RI itu yakni dari Kompak Indonesia di antaranya Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum, Paulus G. Kune, Wakil Ketua Bidang Aksi Sumpit, dan Wakil Ketua Bidang Riset, Politik Anggaran dan Publikasi Hasnu Ibrahim.

--- Guche Montero

Komentar