Breaking News

HUKUM KOMPAK Indonesia Dukung Komitmen Kapolda Usut Tuntas Tipikor di NTT 25 Dec 2020 12:40

Article image
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel de Sola (kiri) bersama Karo Binsops Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Daniel Bolly Tifaona, SiK, Msi. (Foto: Dokpri GS)
"Semua harus diperlakukan sama di mata hukum tanpa kompromi apalagi indikasi konspirasi," sorot Gabriel

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia mendukung total komitmen Kapolda NTT, Irjen Pol. Lotharia Latif yang akan mengusut tuntas Tindak Tidana Korupsi (Tipikor) di antaranya Proyek Pembangunan Jeti dan Kolam Renang Apung, Pulau Siput Awalolong, Kabupaten Lembata dan Proyek Bawang Merah di Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel de Sola, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Kamis (24/12/20), menegaskan bahwa publik NTT menaruh harapan besar kepada Kapolda NTT, Kajati NTT dan Ketua Pengadilan Tinggi NTT, terutama terhadap penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi atas dua kasus tersebut.

"Publik NTT menanti bukti penegakan hukum yang terkesan 'tebang pilih', terutama tindak pidana korupsi yang diduga menyeret para penentu kebijakan di daerah dan aktor intelektual.

"Jangan sampai penegakan hukum di NTT hanya 'menajam ke bawah', tetapi juga harus 'menajam ke atas'. Semua harus diperlakukan sama di mata hukum tanpa kompromi apalagi indikasi konspirasi," sorot Gabriel menyinggung penetapan status Tersangka hanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kontraktor, pada kasus Awololong, Lembata.

Menurut Gabriel, yang justru paling menikmati korupsi yakni aktor intelektual bahkan penentu kebijakan daerah (Bupati dan Kadis, red), sehingga wajib dikawal ketat publik termasuk insan pers, baik di NTT maupun Nasional.

Tuntutan Sikap

Terhadap komitmen Kapolda NTT, Gabriel mengaku mendukung penuh sambil berkomitmen mengawal hingga realisasi (bukti) konkrit pemberantasan korupsi di NTT.

"Kapolda NTT dan Penyidik Polda harus berani mengungkap tuntas kasus Tipikor di Awololong dan Malaka," kata Gabriel.

KOMPAK Indonesia juga mendesak Bareskrim Mabes Polri, Kejagung dan MA agar melakukan supervisi sekaligus pengawasan ketat sehingga penegakan hukum terhadap kedua kasus tersebut di atas segera diproses hukum, baik Pelaku maupun aktor intelektualisnya.

"Kami juga mendesak KPK RI, Komisi Kejaksaan RI, Kompolnas dan Komisi Yudisial agar mengawasi kinerja Aparat Penegak Hukum yakni Polda NTT, Kejati dan Tipikor NTT, sehingga agar tidak terjebak kongkalikong dan konspiratif dalam penegakan hukum kasus-kasus korupsi di NTT," desak Gabriel.

Selain itu, lanjut Gabriel, pihaknya juga mendesak Pelaku (Tersangka) untuk bersedia menjadi Justice Collaborator dengan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta KPK RI guna mengungkap tuntas para pelaku.

Kami juga mengajak Solidaritas Penggiat Anti Korupsi di NTT dan Nasional, ajaknya, agar bersama-sama mengawal ketat proses penegakan hukum Tindak Pidana Pidana Korupsi Proyek Awalolong (Lembata) dan Proyek Bawang Merah (Malaka).

"Dalam banyak kasus korupsi di NTT, wajah penegakan hukum cenderung "menajam ke bawah dan menumpul ke atas." Alhasil, para korban yang dijadikan tersangka hanya 'sapi perahan', sementara para pelaku utama justru lolos dari jeratan hukum. Kini, publik menunggu bukti komitmen Kapolda NTT. Buktikan hukum sebagai panglima, bukan 'jaminan' untuk bungkam," sentil Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar