Breaking News

BERITA KOMPAK Indonesia Tanggapi Klarifikasi Hendrikus Mahueze Terkait Dugaan Suap 13 Sep 2020 10:06

Article image
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa. (Foto: Dokpri GG)
Hendrikus dan pasangannya siap memenangi Pilkada Merauke.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Dugaan kuat suap yang diduga dilakukan oleh bakal calon Bupati (bacabub) Merauke, Hendrikus Mahuze kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendapat tanggapan serius dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia.

Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, kepada media ini, Jumat (11/9/2020), menjelaskan bahwa bantahan Bacabup Merauke, Hendrikus Mahuze terkait video yang beredar luas di masyarakat, bahwa uang tersebut bukan untuk mahar atau suap guna mendapatkan rekomendasi Partai, melainkan uang itu untuk persiapan kebutuhan kampanye.

"Kita apresiasi karena beliau (Hendrikus, red) berani memberikan klarifikasi. Tetapi kita patut pertanyakan sumber uang sebanyak itu (sekitar 1 miliar), karena beliau masih berstatus ASN, bukan Bupati atau Ketua DPRD Merauke," timpal Gabriel.

Gabriel mempertanyakan; apakah sumber uang tersebut berasal dari simpanan pribadi, uang pinjaman Bank, atau uang jaminan dari investor?

Sebab fakta membuktikan bahwa tidak lolosnya Cabup dan Cawabup Merauke yang Orang Asli Papua (OAP), bukan turunan atau sekedar pasang nama sebagai turunan OAP terganjal uang mahar dari Parpol.

Menurut Gabriel, sebagai bentuk komitmen terhadap pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam pesta demokrasi Pilkada 2020, maka KOMPAK Indonesia menyatakan sikap dan tuntutan, yakni;

Pertama, mendukung langkah Hendrik Mahuze untuk memproses hukum penyebar video yang sudah menyebar dan membuat viral hal itu di jagat media sosial (medsos).

Kedua, mendesak KPK RI untuk memeriksa dan memproses hukum Cabup dan Cawabup Merauke yang masih berstatus ASN dan yang masih tersangkut kasus Korupsi Alsintan dan Raskin, karena Polri tidak akan memproses hukum Cabup dan Cawabup selama proses Pilkada, sehingga hanya kewenangan KPK yang mampu mengambil alih penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga, mendesak masyarakat penggiat anti Korupsi di Merauke untuk berani mengungkap dan melaporkan ke KPK RI terkait informasi dan bukti-bukti tindak pidana korupsi di Merauke antara lain kasus Alsintan dan Raskin.

Video Viral di Medsos

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan bakal calon bupati Merauke, Hendrikus Mahuze memberikan uang kepada sejumlah orang yang diduga pengurus Partai PKS viral di media sosial.

Video tersebut diunggah di YouTube pada Selasa (8/9/20). Pada video yang beredar tersebut, pengunggah menuliskan narasi pemberian suap untuk mendapatkan surat rekomendasi Partai.

Hendrikus Mahuze mengonfirmasi kebenaran video tersebut. Namun, ia membantah uang itu untuk rekomendasi maju sebagai calon kepala daerah.

"Saya mau luruskan untuk seluruh masyarakat, khususnya di Merauke, perlu diketahui uang itu bukan uang mahar atau sogokan untuk mendapatkan rekomendasi partai, melainkan uang itu untuk persiapan kebutuhan kampanye kami nantinya," kata Hendrikus di Jayapura, Rabu (9/9/20) malam seperti dilansir Kompas.com.

Menurut Hendrikus, uang itu diberikan untuk menunjukkan keseriusan niat pasangan Hendrikus Mahuze-Edy Santosa maju pada Pilkada Serentak 2020.

Hendrikus dan pasangannya siap memenangi Pilkada Merauke.

Dari beberapa pengalaman sebelumnya, partai pengusung kerap kecewa dengan calon yang diusung. Alasannya, pasangan calon tak memiliki kemampuan finansial untuk menydiakan alat peraga.

"Kami siapkan sejak dini untuk persiapan kampanye agar tidak mejadi kendala kemudian hari, tidak mungkin kita berutang untuk alat peraga kampanye nantinya," kata Hendrikus.

Saat ditanya tentang jumlah uang yang diberikan, Hendrikus tak menjawab rinci.

"Sekitar Rp 1 miliar," kata dia.

--- Guche Montero

Komentar