Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

REGIONAL Kondisi Jenazah Milka Penuh Jahitan Senar, KPPO Kupang Surati Kemenlu 15 Mar 2018 21:19

Article image
KPPO dan keluarga Almarhum Milka Boimau saat membuat surat terbuka untuk Kemenlu RI (Foto: sergap.id)
“Kami mencurigai ini adalah jenis pembunuhan, sehingga kami mendesak Kemenlu untuk menyelidiki sungguh-sungguh persoalan tersebut. Sebab, keluarga tidak menemukan surat hasil visum et repertum dan post mortem, keluarga hanya menerima surat keterangan kem

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Peduli Perdangan Orang (KPPO) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyurati Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI guna menyelidiki kasus kematian Milka Boimau, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, NTT yang meninggal di Penang, Malaysia pada 7 Maret 2018 lalu. Selain tuntutan penyelidikan terkait kematian Milka yang diduga dibunuh, KPPO juga membeberkan fakta terkait kondisi jenazah yang penuh jahitan senar dari bagian kemaluan hingga leher.

Dalam surat terbuka yang dibuat di kantor Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC), jalan R. W. Monginsidi II, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Pasir Panjang, Kota Kupang, Rabu (14/3/18), KPPO Kupang mengurai kronologi kematian Milka.

“Beberapa menit sebelum diberitakan meninggal, korban (Milka) diketahui dalam keadaan sehat dan masih sempat berbicara via telepon dengan Agus Boimau, adik kandungnya yang tinggal di Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Pada saat korban sedang berbicara dengan Agus, telepon diambil paksa dan Agus mendengar ada orang yang berbahasa Melayu. Dua kali Agus mencoba menelfon kembali, tetapi langsung dimatikan. Anehnya, beberapa menit kemudian Agus mendapat telefon dari Penang bahwa Milka sudah meninggal,” urai KPPO.

Sesuai kronologi tersebut, keluarga meragukan penyebab kematian korban. Melalui KPPO, keluarga meminta KJRI memeriksa dan memberikan klarifikasi soal kematian Milka yang sesungguhnya.

Sementara terkait luka jahitan di tubuh Milka, mulai dari kemaluan hingga leher, keluarga, kata Agus merasa sangat aneh sebab pihak keluarga tidak diinformasikan sebelum jenazah Milka dipulangkan ke Kupang.

Karena itu, KPPO meminta Kemenlu  untuk  mendesak  penjelasan dari Pemerintah Malaysia terkait; dasar dasar visum et repertum untuk melakukan  proses  otoposi  post  mortem; izin  melakukan  proses  otopsi  post  mortem oleh pihak rumah  sakit  atau  tenaga  medis; tidak adanya keterangan yang diterima keluarga Milka terkait otopsi post mortem yang  sudah  dilakukan; benang jahitan  yang  dipakai  hanya  menggunakan  tali senar dan bukan bahan yang biasa dipakai untuk otopsi; keluarga tidak menemukan nama pada surat yang dikeluarkan pihak rumah sakit; rentang waktu  dari  kabar kematian  hingga  kabar visum (otopsi)  hanya 45 menit (dari kabar kematian hingga otopsi).

Berdasarkan isi tuntutan dan kronologi yang menimpa korban, KPPO dan keluarga menduga bahwa kematian Milka merupakan hasil kejahatan pembunuhan dan bukan kematian sewajarnya.

“Kami mencurigai ini adalah jenis pembunuhan, sehingga kami mendesak Kemenlu untuk menyelidiki sungguh-sungguh persoalan tersebut. Sebab, keluarga tidak menemukan surat hasil visum et repertum dan post mortem, keluarga hanya menerima surat keterangan kematian. Korban Milka Boimau juga berhak atas upah sebesar 22.480 Ringgit Malaysia (RM) atau setara Rp 79.215.661 dari perusahaan tempat dia bekerja dan harus diserahkan kepada anak kandung korban atas nama Mahalia Gloria Boimau. Sebab agen TKI yang menelfon Agus, mengatakan bahwa hak korban atas upah kerja hanya 2000Ringgit atau setara Rp 6 juta,” desak KPPO.

Pemalsuan identitas

Sementara saudara kandung korban, Saul Boimau sebagaimana dilansir  SERGAP mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu sejak kapan Milka berangkat kerja ke Malaysia. Berita kematian Milka justru didapat dari BP3TKI Kupang setelah mendapat informasi dari perusahaan tempat Milka bekerja.

“Semua data diri Milka dipalsukan. Itu artinya Milka dikirim ke Malaysia secara ilegal oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang mengirimnya. Kami asal dari Desa Nunbes. Sedangkan dalam data Milka, dia berasal dari Desa Oasena, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Dalam data kematian, umurnya 38 tahun. Padahal, saya sendiri sudah berusia 78 tahun. Itu berarti dia (Milka) sudah berusia lebih dari 60 tahun,” papar Saul.

Menurut Saul, Milka adalah anak ke 6 dari 7 bersaudara. Almarhum sendiri tidak menikah, tetapi memiliki satu anak perempuan berusia 36 tahun, namanya Glorya Boimau.

“Kami tidak tahu berangkatnya kapan dan siapa yang urus dia jalan. Kami akan proses hukum supaya perekrutnya ditangkap,” tegas Saul sambil berlinangan air mata.

Informasi yang disampaikan salah satu staf BP3TKI Kupang menyebutkan, Milka Boimau meninggal di Penang, Malaysia pada tanggal 7 Maret 2018. Informasi kematiannya baru diketahui KJRI Penang pada tanggal 8 Maret 2018. Pihak KJRI kemudian memanggil majikan Milka atas nama Khoor Choon Huat yang beralamat di Nomor 2 Lorong Cegar 12, Taman Cegar, 14100 Simpang Ampat, Pulau Pinang, Malaysia untuk dimintai keterangan soal penyebab kematian Milka.

Milka disebut meninggal karena sesak napas. Namun saat keluarga membuka peti jenasah pada Minggu (11/3/18) sore, keluarga mendapati tubuh Milka mulai dari leher hingga perut penuh dengan bekas jahitan.

Kepala BP3TKI Kupang, Tato Tirang, melalui  Kepala Seksi Perlindungan dan Penempatan BP3TKI Kupang, Timoteus Kopong, menjelaskan bahwa soal jahitan tersebut erat kaitannya dengan aturan yang berlaku di Malaysia.

“Tanpa persetujuan dari keluarga pun tetap diotopsi. Jadi kita tidak bisa intervensi. Itu diotopsi oleh polisi. Karena Undang-Undang Malaysia begitu. Semua yang meninggal harus diotopsi. Orang meninggal di sana semua ditangani polisi, sudah banyak kasus kematian dari Malaysia. Pasti ada post mortemnya. Itu SOP Malaysia. Mohon dijelaskan bahwa mereka berada di negara lain. Harus tunduk kepada aturan negara setempat, berbeda dengan di Indonesia. Ini pesan dari KJRI Penang,” papar Kopong.

--- Guche Montero

Komentar