Breaking News

INFRASTRUKTUR Kondisi Ruas Jalan Provinsi Wilayah Pantura Ende Kian Memprihatinkan 18 Jan 2020 16:43

Article image
Kondisi salah satu ruas jalan Provinsi di jalur pantai utara (pantura) tepatnya di Desa Nabe menuju Desa Magekapa, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. (Foto: Xaver Laka)
"Masyarakat masih menanti janji politik Victory-Joss (Paket Victor Laiskodat-Nae Soi) terkait persoalan jalan yang hingga kini belum direalisasi. Inilah harapan dan kebutuhan vital masyarakat terutama masyarakat Pantura Ende," ujar Xaver.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Kondisi ruas jalan Provinsi di sepanjang jalur pantai utara (pantura) dari kecamatan Maurole hingga kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, kian memprihatinkan.

Ruas jalan yang berada di dekat garis pantai tersebut selalu terdampak abrasi laut setiap kali musim hujan sehingga tembok penahan menjadi hancur dan badan jalan rusak berat.

Disaksikan IndonesiaSatu.co, Jumat (17/1/20), beberapa ruas jalan dari desa Nabe hingga ibukota kecamatan Maukaro sudah tak terlihat aspal dengan kondisi yang memprihatinkan. Kondisi demikian sudah berjalan beberapa tahun dan belum disentuh oleh pihak pemerintah baik pemerintah daerah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pusat.

Meski demikian, akses transportasi tetap berjalan seadanya terutama pada hari pasar. Saat dikonfirmasi media ini, beberapa warga dan pengemudi yang ditemui menyampaikan beragam komentar terkait kondisi jalan yang semakin memprihatinkan tersebut.

“Sudah beberapa tahun kondisi jalan masih seperti ini. Sangat disayangkan jika kondisi infrastruktur jalan tidak diperhatikan secara serius. Sementara akses transportasi sepanjang pantai utara sudah terhubung dari Maumere hingga ke Mbay, Kabupaten Nagekeo. Jika akses transportasi sungguh dioptimalkan, maka hal itu dapat membantu masyarakat dalam beraktivitas dan berusaha,” ungkap Yoris, salah seorang pengusaha muda di desa Nabe.

Menurut Yoris, pemerintah daerah kabupaten Ende perlu berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat apabila jalur pengembangan infrastruktur (jalan, red) berada dalam zona kewenangan pemerintah Provinsi atau pun Pusat.

“Masyarakat tentu berharap koordinasi dan kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah dapat berjalan seimbang dan merata. Transportasi menjadi kebutuhan vital. Jangan sampai kondisi kesenjangan seperti ini terus dibiarkan sehingga menghambat aktivitas harian masyarakat. Elemen pemerintah daerah sebisa mungkin meninjau langsung kondisi di lapangan sehingga ada tindak lanjut,” harapnya.

Sementara Feron, salah seorang pengemudi bus penumpang mengungkapkan hal senada.

“Sebagai sopir (pengemudi), keamanan dan keselamatan selama perjalanan menjadi hal utama. Kondisi jalan yang sangat memprihatinkan membuat kami harus berhati-hati, apalagi pada musin hujan banyak tembok yang sudah hancur dan tidak diperbaiki, sehingga berdampak pada ruas jalan yang semakin parah," kata Feron.

Ia menyayangkan jika pemerintah masih menutup mata dengan kondisi yang ada.

"Mengemudi sudah menjadi pekerjaan saya, dan para penumpang tentu memiliki aktivitas ekonomi yang harus ditopang oleh pemerintah melalui pembangunan jalan,” imbuhnya.

Kesenjangan Infrastruktur

Kesenjangan infrastruktur jalan dan pengembangan pasar masih menjadi harapan di kalangan masayarakat terutama yang ada di desa-desa.

“Kalau dilihat dari sisi pemerataan pembangunan antara di kota dan desa, masih terjadi kesenjangan. Misalnya jalan dan pasar yang belum menunjang aktivitas ekonomi masyarakat yang umumnya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, peternak dan juga usaha papalele. Jika sarana dan fasilitas menunjang, maka ekonomi dan pendapatan masyarakat bisa membaik. Masyarakat terus berharap agar ada pemerataan pembangunan antara kota dan desa,” ujar Xaverius, seorang tokoh muda di Desa Kelitembu, Kecamatan Wewaria.

Xaverius berharap agar Pemprov NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Victor Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi dapat merealisasikan janji kampanye saat Pilgub untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan Provinsi.

"Masyarakat masih menanti janji politik Victory-Joss (Paket Victor Laiskodat-Nae Soi) terkait persoalan jalan yang hingga kini belum direalisasi. Inilah harapan dan kebutuhan vital masyarakat terutama masyarakat Pantura Ende," ujar Xaver.

Kondisi keprihatinan tersebut juga dikeluhkan pedagang papalele yang terus mengembangkan usaha ekonomi kecil dan menengah.

“Sebenarnya tidak susah. Kendala utamanya yakni soal transportasi (jalan). Jika kondisi jalannya baik, maka kami tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk menggunakan jasa ojek. Aktivitas ekonomi begitu terbatas. Kadang jenis barang yang sama bertahan selama berbulan-bulan. Apalagi hasil usaha masyarakat bergantung pada musim, tidak tetap," keluh ibu Ludgardis.

Ia berharap agar pemerintah daerah, camat maupun desa mau berusaha memberdayakan usaha kecil dan menengah bagi masyarakat.

"Jika pemerintah mau meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui UKM, maka jalan dan pasar harus menjadi prioritas,” tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar