Breaking News

HUKUM Korban Dugaan Stigmatisasi Mafia Tanah Mengadu Ke Komnas HAM RI 23 Mar 2021 11:14

Article image
Ilustrasi Kasus Mafia Tanah. (Foto: ANTARA)
PADMA Indonesia sangat mendukung upaya berbagai pihak dalam memberantas mafia tanah.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Korban yang dikenai stigmatisasi sebagai mafia tanah di kawasan Bungur, Kemayoran, Jakarta, akhirnya mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 

Pengaduan itu karena korban merasa ada pelanggaran HAM dan berharap para aparat penegak hukum mencari dalang dari mafia tanah yang sesungguhnya.

Aparat Harus Objektif dan Profesional

Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia yang mendampingi para korban stigmatisasi, mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM dengan melampirkan sejumlah bukti. 

Direktur PADMA Indonesia, Klemens M Ghawa, dalam keterangan tertulisnya kepada media ini, Minggu (21/3/2021), menilai stigmatisasi sebagai mafia tanah dari Aparat Penegak Hukum tidak mempunyai dasar dan diduga telah melanggar HAM para korban. 

"Kami sudah mengadukannya ke Komnas HAM agar pihak kepolisian perlu melihat lebih objektif dan profesional  terkait persoalan tanah sebagai pokok permasalahannya. Jangan sampai mafia tanah yang sebenarnya malah luput dalam sengketa tersebut," ujar Klemens.

PADMA Indonesia, kata dia, sangat mendukung upaya berbagai pihak dalam memberantas mafia tanah.

Penegasan itu disampaikan karena Polres Metro Jakarta Pusat menahan beberapa oknum yang dituding terkait lahan di kawasan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Penahanan itu diduga terkait dengan adanya praktik mafia tanah. 

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Burhanuddin, pada Rabu (10/3/2021)lalu, mengatakan bahwa modus operandi mafia tanah itu karena salah satu yang ditahan, ADS, ternyata juga mendapat perintah dari seorang oknum lainnya.  Namun, oknum tersebut belum berhasil ditangkap. 

Menurut Burhanuddin, para mafia tanah ini mengancam penghuni rumah dengan melakukan kekerasan fisik. "Masih ada pelaku-pelaku lain dalam pengejaran, termasuk dalang dari tindakan ini," ujarnya. 

Pernyataan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat itu mempertegas penjelasan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi terkait lahan di Jalan Bungur Raya Nomor 50, Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun lahan yang disengketakan sebenarnya milik dari Induk Koperasi Kopra Indonesia dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 567 atas nama JAJASAN KOPRA.

Prinsip Keadilan dan Kesamaan Hukum

Pengaduan ke Komnas HAM tersebut sejalan dengan agenda PADMA Indonesia yang mendorong jajaran kepolisian agar lebih objektif dan memegang teguh prinsip hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus sengketa tanah. Pasalnya, banyak Aparat Penegak Hukum yang cenderung terkecoh dan membela para mafia tanah, tetapi pemilik yang sah justru menjadi korban dan diberikan stigmatisasi sebagai mafia tanah.

Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, menegaskan bahwa sorotan tersebut berangkat dari sejumlah fakta pendampingan yang dilakukan pihaknya, si mana hal-hal mendasar terkait kasus pertanahan justru tidak disentuh. 

Menurut Gabriel, dalam menyelesaikannya perlu pendekatan yang komprehensif dan tidak sekadar membuat tudingan premanisme dan mafia tanah. 

"Jangan sampai mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya, lalu aspek legalitas tidak disentuh dan pemilik yang sah dari lahan yang bersengketa itu justru jadi korban. Inilah permainan dari mafia tanah yang sesungguhnya," sorot Gabriel. 

Salah satu fakta hukumnya, paparnya, yakni berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1200/PDT.P/1985/PN.JKT.PST menetapkan barang-barang inventarisasi dan kekayaan Yayasan Kopra tersebut merupakan inventarisasi/kekayaan INDUK KOPERASI KOPRA INDONESIA’(dalam hal ini adalah sertifikat HAK Guna Bangunan Nomor 567 atas nama JAJASAN KOPRA). 

Adapun pihak-pihak yang distigmatisasi tersebut justru membantu mengamankan aset-aset dari pemegang sertifikat tersebut.

--- Guche Montero

Komentar