Breaking News

HUKUM Korupsi yang Diduga Libatkan Lebu Raya, PIAR NTT: Kejati NTT ‘Tidur Nyenyak’ 02 Dec 2019 09:44

Article image
Mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. (Foto: Inakoran)
Paul berharap Kajati NTT dan tim penyidik Tipidsus Kejati NTT terbangun dari tidur yang nyenyak agar kasus dugaan korupsi NTT Fair dituntaskan.

KUPANG, IndonesiaSatu.co – Setelah memeriksa para saksi di Pengadilan Tipikor hampir sebulan lalu, kasus korupsi NTT Fair senilai Rp 29, 9 miliar yang diduga melibatkan mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Sekda NTT Benediktus Polo Maing kini senyap.

Mantan ajudan dua pejabat tersebut mengakui ada  aliran uang dari proyek NTT Fair ke Lebu Raya dan Ben Polo Maing ketika keduanya menjabat sebagai Gubernur NTT dan Sekda NTT.

Pengakuan tersebut disampaikan Aprianus Aryantho Rondak, mantan ajudan Lebu Raya dan Yohanes Nggaba Tanggupati, mantan ajudan Ben Polo Maing dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair dengan terdakwa Yulia Afra di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin (4/11/2019) siang.

Keterlibatan dua mantan pejabat NTT tersebut tampak terang-benderang, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda pihak Kejaksaan NTT menyeret keduanya.

Menanggapi sikap bungkam tersebut, Koordinator Divisi Anti Korupsi PIAR NTT, Paul Sinaloe kepada wartawan, Minggu (1/12/2019), mengatakan Kejati NTT sampai saat ini masih “tertidur nyenyak” terkait fakta persidangan dalam perkara itu.

Menurut Paul, dengan “tertidur nyenyak” maka Kejati NTT lupa untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi pembangunan gedung NTT Fair Tahun 2018 yang diduga melibatkan Mantan Gubernur NTT dan Sekda NTT.

“Saya lihat Kejati NTT sementara “tidur nyenyak” dengan kasus dugaan korupsi NTT Fair yang diduga libatkan mantan Gubernur NTT dan Sekda NTT,” kata Paul seperti dilansir realitarakyat.com.

.Dikatakan Paul, pernyataan Kajati NTT, Pathor Rahman bahwa keterangan saksi merupakan petunjuk penting maka seharusnya Kajati NTT segera menentukan sikap bukan “tidur nyenyak”.

Ditambahkan Paul, jika dalam pengembangan terdapat kendala maka tim penyidik Tipidsus Kejati NTT wajib memberitahukan kepada publik bukan diam untuk selamanya.

“Saya lihat Kajati NTT seolah-olah menghindari kasus NTT Fair yang diduga melibatkan mantan gubernur ntt dan Sekda NTT,” ujar Paul.

Kajati NTT, lanjut Paul, memiliki tanggung jawab kepada masyarakat NTT terkait penuntasan kasus dugaan korupsi di NTT khususnya kasus NTT Fair.

Paul berharap Kajati NTT dan tim penyidik Tipidsus Kejati NTT terbangun dari tidur yang nyenyak agar kasus dugaan korupsi NTT Fair dituntaskan.

 

Pengakuan aliran dana

Seperti pernah diberitakan IndonesiaSatu.co, selain ajudan Lebu Raya dan Ben Polo Maing, pengakuan adanya aliran dana tersebut disampaikan Tobhias Adrianus Frans Lanoe, tenaga kontrak pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tujuh orang saksi.

Keterangan tiga saksi tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa Yulia Afra selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi NTT.

Hakim Ketua Dju Johnson Mira Mangngi meminta JPU untuk kembali menghadirkan tiga saksi tersebut di atas pada sidang Senin (11/11/2019) yang mengagendakan kesaksian Lebu Raya dan Polo Maing.

"Pak jaksa tolong hadirkan kembali saksi-saksi ini dalam persidangan mendatang," sebut Hakim Ketua kepada JPU, Hendrik Tiip dan Heri Franklin.

JPU menyanggupi permintaan Hakim Ketua untuk menghadirkan ketiga saksi tersebut.

JPU Hendrik Tiip dalam keterangannya kepada wartawan beberapa waktu lalu mengatakan, berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta persidangan sejauh ini, JPU yakin ada uang proyek NTT Fair yang mengalir ke mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Ben Polo Maing. Sekda Ben Polo Maing diduga menerima uang sebesar Rp 100 juta.

"Dengan pengembalian uang tersebut, jelas itu menambah keyakinan kami selaku JPU bahwa benar yang bersangkutan bersama mantan gubernur menerima uang," ujarnya Selasa (29/10/2019) siang.

"Dengan pengembalian uang tersebut, jelas itu menambah keyakinan kami selaku JPU bahwa benar yang bersangkutan bersama mantan gubernur menerima uang," tegasnya.

Hendrik seperti dilaporkan kumparan.com, sangat yakin mantan Gubernur NTT juga menerima aliran uang dari proyek NTT Fair. Sebab dari keterangan para saksi terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain. Juga ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti berupa transaksi keuangan dari Hadmen Puri (Direktur PT. Cipta Eka Puri) ke rekening giro milik Feri Jhons Pandi (Konsultan Pengawas).

"Keterangan-keterangan saksi tersebut ternyata nyambung dengan barang bukti sehingga lahirlah alat bukti petunjuk. Jadi alat bukti petunjuk didasari pada keterangan para saksi dan barang bukti," jelasnya.

--- Simon Leya

Komentar