Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

HUKUM KPK Ajak Masyarakat Awasi Rekam Jejak Calon Kepala Daerah 10 Jan 2018 23:37

Article image
Ketua KPK RI, Agus Rahardjo (Foto: Ist)
“Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi rekam jejak dan latar belakang harta kekayaan para calon kepala daerah. Kalau track record-nya baik, para pemimpin akan amanah. Masyarakat harus cermat memilih setiap calon kepala daerah yang memiliki rekam

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat agar terlibat aktif mengawasi latar belakang dan rekam  jejak (track record) setiap calon kepala daerah yang sudah mulai melakukan proses pendaftaran pada pilkada serentak tahun 2018 sejak Senin (8/1/18) hingga Rabu (10/118). Hal tersebut diingatkan agar pemilihan kepala daerah serentak mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi rekam jejak dan latar belakang harta kekayaan para calon kepala daerah. Kalau track record-nya baik, para pemimpin akan amanah. Masyarakat harus cermat memilih setiap calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak baik dan teruji,,” ungkap Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1/18).

Ia menegaskan bahwa selain partisipasi masyarakat dalam mengawasi, KPK juga mewajibkan setiap calon kepala daerah untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“LKHPN menjadi salah satu instrument guna menilai integritas pejabat public dari sis kepatuhan dan transparansi. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan KPU RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota,” jelasnya.

Ia menilai, pengawasan oleh KPK bersama masyarakat akan lebih efektif sekaligus menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih para pemimpin di daerahnya masing-masing.

“Masyarakat dapat melaporkan ke pihak KPK jika menemukan indikasi calon kepala daerah yang tidak melaporkan harta yang sebenarnya. KPK akan menindak tegas dengan melakukan uji petik. Guna menerima laporan harta kekayaan para calon kepala daerah, KPK telah menyediakan loket khusus yang mulai dibuka sejak tanggal 2-19 Januari 2018. Selain itu, KPK juga menyediakan dashboard Pantau Pilkada 2018 yang dapat diakses di website www.kpk.go.id,” ujarnya.

Menurutnya, sistem pengawasan dan transparansi harus menjadi komitmen bersama seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemberantasan korupsi bersama lembaga KPK.

“KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Abdul Latif atas tindakan gratifikasi. Bupati Klaten maupun Gubernur Bengkulu. Sangat disayangkan, yang terjaring OTT sebelumnya menandatangani pakta integritas pemberantasan korupsi bersama KPK. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup seremonial belaka. Butuh komitmen kuat dari kepala daerah dan masyarakat,” pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar