Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

HUKUM KPK Beri Jaminan bagi Pelapor Kasus Korupsi 06 May 2018 17:58

Article image
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Agus Rahardjo (Foto: Ist)
"Mengadu saja ke KPK, jangan memfitnah. Anda harus punya bukti lengkap. Identitasmu disembunyikan, namun jika ingin hadiahnya, akan dibuka namanya," kata Agus Rahardjo.

MALANG, IndonesiaSatu.co-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan jaminan berupa tawaran hadiah kepada masyarakat yang melaporkan kasus korupsi. Jaminan berupa hadiah oleh KPK tersebut akan diberikan setelah kasusnya dinyatakan tuntas.

"Mengadu saja ke KPK, jangan memfitnah. Anda harus punya bukti lengkap. Identitasmu disembunyikan, namun jika ingin hadiahnya, akan dibuka namanya," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo kepada peserta diskusi terbuka di Universitas Brawijaya Malang, Jumat (4/5/18) seperti dilansir merdeka.com.

Agus mengatakan, janji berupa jaminan hadiah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan dipastikan tidak melanggar Undang-Undang. Bahkan, besara hadiah pun sudah diatur dalam ketentuan tersebut, berdasarkan besaran uang yang dikembalikan ke negara.

"Anda akan berhak mendapatkan uang 2 per mil dari uang yang dikembalikan. Kamu harus membuka identitasmu saat menerima. Tetapi pada saat melapor, kita mengikuti alat bukti yang lengkap, tidak perlu dibuka namanya," terangnya.

Mantan Kepala LKPP ini menuturkan, hingga saat ini pihak yang mengklaim hadiah dari pelaporannya baru dua orang. Padahal, menurutnya KPK sudah memutuskan banyak kasus. Karena, pelapor yang lainnya tidak meminta hadiah.

"Yang mengklaim minta hadiah hanya dua orang, yang lainnya tidak minta hadiah saat kita panggil. Dan Anda tidak tahu siapa dua orang yang mengklaim minta hadiah," katanya berjanji menjaga kerahasiaan.

Pada kesempatan itu, KPK juga menyinggung terkait kasus korupsi di kota Malang. Agus mengaku prihatin, apalagi alat bukti yang tidak begitu besar. Tetapi ditegaskan, bahwa korupsi adalah tindak pidana yang melanggar hukum.

"Saya mohon maaf, karena Walikotamu terlibat kasus, punya banyak anggota dewan, juga terlibat. Saya sebenarnya yang sangat prihatin, sebab jika dilihat dari alat bukti yang tersedia terutama anggota Dewan, uangnya tidak begitu besar. Tapi sekecil apapun jangan dilakukan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran bagi anggota dewan yang lain," imbuhnya.

Sementara ditanya, tentang kasus Kota Malang apakah merupakan pelaporan masyarakat, Agus pun hanya tersenyum.

Diberitakan sebelumnya, mantan Wakil Bupati Malang periode 2010-2015, Ahmad Subhan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan gratifikasi di Kabupaten Mojokerto.

Usai menjadi pembicara di Universitas Brawijaya Malang, Agus Raharjo mengatakan bahwa Ahmad Subhan terkait kasus yang menyeret Bupati Mojokerto, Mustapa Kemal Pasha. Kasusnya saat ini sedang dalam pendalaman dan penanganan lembaganya.

"Sudah tersangka. Ingat, sudah tersangka," kata Agus.

Dijelaskan, Ahmad Subhan berperan sebagai perantara uang gratifikasi ke tangan Bupati Kemal. Gratifikasi tersebut terkait perizinan pembangunan menara telekomunikasi.

"Sedang berjalan. Dia perantara, waktu uang sampai Bupati," tegasnya.

Menurut KPK, Bupati Mustofa dijerat dua perkara, yakni kasus dugaan suap pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015. Mustofa diduga menerima suap senilai Rp 2,7 miliar dari Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure, Ockyanto, dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya.

Mustofa juga dijerat dugaan gratifikasi atas sejumlah proyek senilai Rp 3,7 miliar. Gratifikasi itu diterima bersama Zainal Abidin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mojokerto.

--- Guche Montero

Komentar