Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

HUKUM KPK Diminta Selidiki Rekam Jejak Tiga Bupati di NTT 11 Jan 2018 22:56

Article image
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus (Foto: Ist)
“LHKPN merupakan instrumen untuk menguji integritas moral, kejujuran dan kepatuhan setiap kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah. Bagi calon kepala daerah yang sedang menjabat dan hendak mencalonkan kembali, perlu ditelusuri harta kekayaan selama

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah mengeluarkan beberapa himbauan kepada masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan terjadinya politik uang dalam Pilkada 2018 dan rekam jejak serta latar belakang calon kepala daerah.

Menanggapi himbauan KPK ini, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta KPK untuk selidiki rekam jejak tiga Bupati di NTT sebelum mengikuti kembali pencalonan baik sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati pada pilkada 2018.

“Tentu saja himbauan KPK harus direspons secara positif oleh masyarakat, khususnya dalam mengawasi dan melaporkan Penyelenggara Negara terutama calon incummbent (Gubernur, Bupati, Walikota atau bahkan Anggota DPR RI) yang akan mengikuti kembali pencalonan. TPDI meminta KPK untuk selidiki rekam jejak dan laporan harta kekayaan terhadap tiga Bupati di NTT dalam menghadapi Pilkada 2018 yaitu Bupati Nagekeo, Elias Jo; Bupati Ende, Marselinus Y.W Petu dan Bupati Sikka, Yosef Ansar Rera,” ungkap Koordinator TPDI, Petrus Selestinus melalui Rilis yang diterima media ini, Kamis (11/1/18).

Petrus menegaskan bahwa pentingnya pemeriksaan oleh KPK dalam proses Pilkada 2018 berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sudah dilaporkan ke KPK.

“LHKPN merupakan instrumen untuk menguji integritas moral, kejujuran dan kepatuhan setiap kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah. Bagi calon kepala daerah yang sedang menjabat dan hendak mencalonkan kembali, perlu ditelusuri harta kekayaan selama dalam periode lima tahun menjabat Bupati termasuk penambahan harta kekayaan dan aset lainnya guna dilakukan sebuah penyelidikan lebih lanjut,” lanjutnya.

Bupati Nagekeo, Elias Jo, menurut TPDI akan menghadapi kasus pembelian tanah untuk pembangunan Gedung DPRD Nagekeo dan saat ini Pemda Nagekeo telah dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung disertai dengan perintah untuk membongkar bangunan Gedung DPRD Kabupaten Nagekeo.

“Peristiwa ini sudah masuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi, karena sudah ada Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian Negara. Selanjutnya KPK segera menyelidiki pihak yang harus bertanggung jawab dan harus meminta pertanggung jawaban secara pidana korupsi terhadap Bupati Elias Jo,” ujar Petrus.

Sementara Bupati Ende, Marselinus Y.W Petu, TPDI menilai pihak KPK perlu menyelidiki harta kekayaan termasuk kepemilikan aset selama menjabat sebagai Bupati Ende secara khusus kepemilikan CV Sa’o Ria Plan yang menangani sejumlah paket proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende.

“Dugaan intervensi Bupati Marsel melalui CV Sao Ria Plan dalam sejumlah paket proyek patut diselidiki oleh KPK termasuk orang-orang dekat Bupati Marsel yang diduga berlindung di balik kepemilikan CV Sao Ria Plan. Aspek lain yang perlu diselidiki yakni adanya upaya untuk menguasai semua Partai Politik setempat. Ini perlu didalami melalui sebuah audit investigatif, karena dengan penguasaan terhadap tujuh Partai Politik pengusung dalam Pilkada 2018 kabupaten Ende menimbulkan dugaan terjadinya politik uang (money politic) dalam mendapatkan SK dukungan dari Parpol,” ujar Advokat Peradi ini. 

Ia beranggapan bahwa jika terdapat bukti money politic, maka harus diselidiki sumber aliran uang untuk mendapatkan SK dukungan partai-partai politik pengusung tersebut bahkan menncederai demokrasi bagi calon lain yang hendak mengambil bagian dalam pencalonan pilkada 2018.

Tuntutan serupa juga ditujukan kepada Bupati Sikka, Joseph Ansar Rera yang kembali mengikuti pencalonan dalam Pilkada 2018 kabupaten Sikka.

“Rekam jejak dan latar belakang harta kekayaan Bupati Sikka termasuk kepemilikan aset perlu diselidiki oleh KPK. Demikian juga dominasi dukungan dari sejumlah partai politik pengusung yang bertendensi menimbulkan praktek money politic. Jika terbukti melakukan politik uang, maka pihak KPK harus menindak tegas dengan menyelidiki sumber aliran dana tersebut. Diharapkan agar himbauan KPK kepada masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi proses pilkada dapat menjadi acuan proses hukum bagi calon kepala daerah yang terbukti memanipulasi harta kekayaaan dan kepemilikan aset,” tandas Advokat senior Peradi ini.

--- Guche Montero

Komentar