Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

HUKUM KPK Tetapkan Bupati Kukar Tersangka Kasus Pencucian Uang 17 Jan 2018 02:59

Article image
Bupati nonaktif Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (Foto: ANTARA)
"Terkait gratifikasi, KPK menemukan dugaan pencucian uang dalam perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengubah bentuk, menukar harta kekayaan yang patut diduga hasil korupsi," ujar Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati nonaktif Kutai Kartanegara, Rita Widyasari dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin sebagai tersangka kasus pencucian uang. Keduanya diduga menyamarkan gratifikasi senilai Rp 436 miliar.

"Terkait gratifikasi, KPK menemukan dugaan pencucian uang dalam perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengubah bentuk, menukar harta kekayaan yang patut diduga hasil korupsi," ujar Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (16/1/18).

Menurut Syarif, Rita dan Khairudin diduga telah menerima fee atas proyek, fee atas perizinan dan fee pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kukar. Adapun, jumlah gratifikasi sebesar Rp 436 miliar.

Rita dan Khairudin diduga membelanjakan hasil gratifikasi tersebut berupa pembelian kendaraan yang menggunakan nama orang lain. Selain itu membeli tanah dan menyimpan uang atas nama orang lain.

"Hal itu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber yang patut diduga hasil korupsi yang dilakukan RIW dan KHR selama periode RIW menjadi Bupati Kukar. Sejauh ini penyidik telah menyita beberapa aset yakni tiga unit mobil Toyota Vellfire, Ford Everest dan Land Cruiser. Juga menyita dua apatermen di Balikpapan dan dokumen terkait gratifikasi dan perizinan perkebunan kelapa sawit," kata Syarif.

Oleh penyidik KPK, Rita dan Khairudin disangka melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, Rita telah disangka menerima suap. Bersama Khairudin keduanya juga telah berstatus tersangka penerima gratifikasi.

 

--- Guche Montero

Komentar