Breaking News

REGIONAL KPUD Ende Batalkan Calon DPRD Terpilih PDI Perjuangan Dapil Dua, Saksi: Ini Pelanggaran! 23 Jul 2019 13:12

Article image
Saksi PDI Perjuangan, Vinsen Sangu mengajukan keberatan pada Rapat Penetapan calon DPRD Ende terpilih oleh KPUD Ende. (Foto: Ian/Vox NTT)
“Jika tidak mengantongi bukti salinan putusan Pengadilan Negeri Ende, maka PDI Perjuangan menolak penetapan serta mengajukan penundaan penetapan calon terpilih khusus PDI Perjuangan dapil dua,” tegas Vinsen.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ende, Senin (22/7/19) menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Aggota DPRD Kabupaten Ende pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 bertempat di Aula Hotel Flores Mandiri, jalan Melati, Ende.

Ketua KPUD Ende, Adolorata M.D Bi, saat membuka rapat penetapan, mengatakan bahwa acara tersebut merupakan puncak dari seluruh rangkaian pemilu 2019 sesuai amanat Undang-Undang Pemilu.

"Penetapan perolehan kursi dan nama calon ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 418 dan 421, serta peraturan KPU nomor 5 tahun 2019," ungkap Adolorata.

Pada Rapat Pleno tersebut, KPUD Ende secara resmi menetapkan 30 Anggota DPRD Kabupaten Ende terpilih dari masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Meski demikian, KPUD Ende tidak menetapkan Heribertus Gani, calon anggota DPRD Ende dari PDI Perjuangan dapil dua yang meraih suara terbanyak pada pemilihan legislatif (pileg) April lalu sebagai calon terpilih dalam Rapat Penetapan tersebut.

Ketua KPUD Ende, Adolorata menerangkan bahwa Heri tidak memenuhi syarat penetapan calon DPRD terpilih karena berstatus terpidana.

“Berdasarkan temuan dokumen hasil koordinasi KPU dengan instansi-instansi terkait, dinyatakan bahwa yang bersangkutan saat ini statusnya tetap sebagai terpidana. Sehingga dari regulasi KPU, tidak bisa menetapkan yang bersangkutan karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi calon anggota DPRD terpilih,” jelas Adolorata kepada wartawan di sela-sela Rapat Pleno.

Ia menjelaskan, sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tertera bahwa apabila calon yang memperoleh suara sah terbanyak tersandung masalah, maka penetapan dilakukan terhadap calon suara sah terbanyak berikutnya.

Atas dasar tersebut sehingga KPUD Ende menetapkan Silviah Indra Dewa, calon suara terbanyak kedua sebagai anggota DPRD Ende terpilih.

“KPU menyiapkan format E-2 yaitu keberatan saksi, dan apabila mereka menindaklanjuti keberatan itu ke ranah hukum, misalnya ke Bawaslu atau PTUN atau DKPP, bisa mereka lanjuti. Dan KPU siap merespon itu,” ujarnya.

Diketahui, total perolehan suara PDI Perjuangan dapil dua mencakup Kecamatan Ende, Pulau Ende, Nangapanda dan Maukaro yakni sebanyak 3294 suara.

Dari total itu, Heri merebut suara terbanyak dengan meraih 968 suara. Sentara urutan kedua diraih Silviah dengan perolehan suara 767 suara.

KPU akhirnya menetapkan Silviah sebagai calon DPRD Ende terpilih. Keputusan itu karena Heri berstatus terpidana oleh Pengadilan Negeri Ende dalam kasus sengketa tanah Suku Paumere, Nangapanda.

Keberatan Saksi

Keputusan KPUD Ende dengan menetapkan Silviah sebagai calon terpilih, mengundang reaksi saksi PDI Perjuangan, Vinsen Sangu dalam Rapat Terbuka tersebut.

Vinsen menilai penetapan Silviah sebagai calon terpilih adalah bentuk pelanggaran oleh KPU. Ia menilai bahwa keputusan KPU itu bukan berdasarkan 'salinan putusan' melainkan atas dasar 'petikan putusan'.

Sebab menurut Vinsen, dalam UU No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke-2 UU No 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasan Kehakiman poin 22 pasal 52 A ayat 2 bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

"Namun faktanya, hingga KPU menggelar pleno penetapan calon terpilih, salinan putusan belum diterima, baik oleh Pengadilan Negeri Ende, Kejaksaan Negeri Ende maupun terpidana, Heribertus Gani," timpal Vinsen melansir VoxNTT.com.

Bagi PDI Perjuangan, kata Vinsen, keputusan KPUD Ende yang menggunakan landasan hukum petikan putusan sangatlah merugikan calon terpilih (Heri Gani, red) dan partai PDI Perjuangan.

“Jika tidak mengantongi bukti salinan putusan Pengadilan Negeri Ende, maka PDI Perjuangan menolak penetapan serta mengajukan penundaan penetapan calon terpilih khusus PDI Perjuangan dapil dua,” tegas Vinsen.

Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan melanjutkan proses hukum ke Bawaslu dan PTUN jika rekomendasi Partai tidak diindahkan oleh KPU Ende.

 

--- Guche Montero

Komentar