Breaking News

INVESTASI Kritisi Geliat Investasi di Sikka, TPDI: Waspada Investor Berkedok 30 Apr 2020 00:08

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"sikap selektif harus menjadi semboyan bersama terhadap setiap investor yang hanya memanfaatkan animo masyarakat lalu dengan mudah memperdaya tanpa jeratan hukum yang tegas,” kata Petrus.

MAUMERE, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) turut angkat bicara terkait geliat investasi oleh para investor yang belakangan santer diwacanakan di wilayah Kabupaten Sikka.

“Pemerintah daerah (Pemda) Sikka, otoritas Gereja dan peran media massa di Sikka, harus selektif dalam merespon tawaran investasi oleh para investor berkedok,” imbau Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, dalam keterangan kepada media ini, Rabu (29/4/20).

Menurut Petrus, praktek usaha atas nama investasi, pembangunan jangka panjang dengan iming jaminan untuk kesejahteraan rakyat dan memajukan daerah tertinggal dan miskin, selalu menjadi peluang sekaligus tantangan. Meski demikian, ada resiko untung-rugi, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tak kunjung menikmati kesejahteraan, melainkan juga terhadap pemerintah daerah.

Petrus membandingkan pengalaman investasi yang justru membawa korban di pihak masyarakat, yakni kasus investasi Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara (LKK Mitra Tiara) yang berpusat di Kabupaten Flores Timur (Flotim) dan contoh kasus Pembangunan Perumahan Le Tansca Obor Mas untuk anggota koperasi.

“Dari kedua kasus berkedok investasi ini, hendak menunjukkan fakta yang notoirfeiten, di mana ribuan nasabah terpaksa gigit jari. Dalam kasus Pembangunan Perumahan Le Tansca Obor Mas, di mana saat groundbreaking, Obor Mas menghadirkan Bupati, Uskup, Polri, tokoh adat dan media, dengan diawali seminar dan Focus Group Discussion (FGD). Namun dalam prosesnya, masyarakat justru menjadi korban akibat ulah investor,” ujarnya.

Aparat Hukum Tidak Berdaya

Advokat Peradi ini bahkan menyayangkan langkah penegakan hukum yang tidak tersentuh terhadap investor yang sudah jelas menawarkan investasi bodong dan menipu masyarakat.

“Anehnya, semua pihak tidak berdaya dan seolah diam seribu bahasa dalam mengatasi persoalan itu, baik aparat hukum, pejabat Pemerintah yang memiliki kewenangan menegakkan hukum serta media yang justru berperan mengawal setiap kasus hukum melalui pemberitaan-pemberitaan yang akurat dan kredibel. Ketika penegakan hukum begitu tumpul dan mandul, maka patut diduga bahwa setiap tawaran investasi berkedok penipuan, sangat berpotensi lolos dari jeratan hukum dan bertendensi konspiratif,” sorotnya.

Petrus menyoroti bahwa merujuk pada dua kasus investasi bodong LKF Mitra Tiara di Flotim dan kasus Pembangunan Perumahan Le Tansca Obor Mas oleh investor PT. Thanamara Tritunggal di Sikka, sebagai fakta yang tak terbantahkan.

“Dari fakta kedua kasus tersebut, maka sikap selektif harus menjadi semboyan bersama terhadap setiap investor yang hanya memanfaatkan animo masyarakat lalu dengan mudah memperdaya tanpa jeratan hukum yang tegas,” katanya.

Dalam kasus Pembangunan Perumahan Le Tansca Obor Mas, lanjut dia, meninggalkan fakta miris usai investor yang hilang tanpa jejak, proyek terbangkalai, serta tanpa ada penindakan atau tuntutan dari pihak Obor Mas terhadap investor bodong. Sebaliknya, wartawan yang menulis tentang fakta-fakta adanya proyek mangkrak dalam rangka menjalankan fungsi kontrol, justru digugat oleh pihak Kopdit Obor Mas dengan tuntutan membayar ganti rugi ratusan juta Rupiah kepada Obor Mas, karena merasa nama baiknya dicemarkan.

“Ini logika tuntutan hukum yang aneh. Ketika media memberitakan proyek mangkrak karena faktanya ditipu, malah wartawan yang dituntut membayar ganti rugi. Sementara oknum yang menipu justru dibiarkan pergi. Ketika masyarakat Sikka ditinggal pergi oleh investor, semua diam tak berdaya termasuk Kopdit Obor Mas yang justru menjadi pionir sebagai bagian terdepan pelaku investasi sekaligus menjadi korban investasi. Sebaliknya, Obor Mas berdalil tidak rugi secara materiil maupun imateriil. Ini namanya menipu diri sendiri dan menipu anggota,” sentil Petrus.

Investor dan Mall untuk Konteks Sikka

Petrus beralasan, pengalaman pahit dan memalukan dari kedua contoh kasus tersebut, seharusnya sudah cukup memberi pelajaran penting bagi pemangku kepentingan di NTT, terutama di Kabupaten Sikka.

“Seyogyanya, setiap investor yang datang selalu membawa semangat religiusitas dan mau berbagi dengan iming-iming memberi manfaat untuk rakyat,” singgungnya.

Saat ini Pemda Sikka, Gereja dan Lembaga DPRD Sikka, lanjut dia, tengah dihadapkan dengan wacana hadirnya investor yang berniat membangun Mall Besar dan Hotel berbintang di Pasar Alok, Sikka.

“Anehnya, Bupati, Uskup, DPRD justru mendukung rencana investasi PT. Yasoonus Komunikatama Indonesia (PT. YKI), tanpa meneliti rekam jejak Investor yang bersangkutan. Bahkan publik belum mengetahui rekam jejak investor, Direksi dan Komisaris PT. YKI, rekam jejak investasi yang pernah digeluti hingga status badan hukum dan profesionalisme seluruh personalia. Ini penting sebagai ruang evaluasi bersama agar tidak lagi terjebak pada persoalan serupa sebagaimana kasus Pembangunan Perumahan Le Tansca Obor Mas Permai pada 24 September 2014 silam, yang jelas gagal total dan tanpa ada akuntabilitas terhadap publik Sikka,” sorot Petrus.

--- Guche Montero

Komentar