Breaking News

REGIONAL Kritisi Penanganan Covid, DPRD Ende: Masih Bersifat Tanggap Darurat dan Sentralistik 22 Feb 2021 13:25

Article image
DPRD Ende saat menggelar RDP dengan Satgas dan sejumlah OPD, terkait penanganan Covid-19. (Foto: Teja)
"Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan Covid-19, selain menjawabi amanat kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, namun terutama merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Ende dan untu

ENDE, IndonesiaSatu.co-- "Penanganan Covid-19 di Kabupaten Ende masih bersifat tangap darurat, sementara aspek mitigasi dan kesiapsiagaan bencana belum maksimal dilakukan. Pola penanganan belum terencana, sistematis dan terarah serta masih sentralistik. Lemahnya perhatian pada kesehatan masyarakat karena penanganannya masih berfokus pada kedaruratan medik, keterbatasan sumber daya manusia memahami wabah Covid, tenaga medis serta ketersedian fasilitas kesehatan."

Demikian beberapa resume substansi rekomendasi oleh Komisi III DPRD Ende saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna membahas berbagai masalah dan strategi penanganan Covid-19 di Kabupaten Ende yang digelar pada Rabu (17/02/2021).

Pada Forum RDP yang dipimpin Ketua Komisi III, Vinsen Sangu, hadir sejumlah Anggota DPRD di antaranya Mahmud Jegha, Siprianus Pendi, Orba K Ima, Chairul Anwar, Siti Hajrul Astuti, Emanuel Minggu, Samsudin dan Ambros Reda.

Sedangkan dari pihak pemerintah yang hadir yakni Assisten I, Abraham Badu, Direktur RSUD, Kadis Sosial, Plt. Kadis Kesehatan dan Plt. kepala BPBD.

Catatan Kritis

Terdapat beberapa pandangan yang menegaskan bahwa pandemi Covid-19 merupakan bencana global dan ancaman serius terhadap keselamatan manusia. 

Selain telah menyebar di 223 negara dengan angka kasus terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 109.217.366 jiwa, sebanyak 2.413.912 jiwa meninggal dunia. 

Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak wabah pandemi tersebut. Terkonfirmasi, semua Provinsi di Indonesia telah terdampak Covid-19 yakni sebanyak 1.243.646 jiwa terkonfirmasi positif, 33.788 jiwa meninggal dunia. Sementara itu, Kabupaten Ende terkonfirmasi sebanyak 454 jiwa positif Covid-19, tercatat sebanyak 10 orang telah meninggal dunia.

"Atas nama lembaga (DPRD, red), kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende atas upaya yang telah dan sedang dilakukan dalam penanggulangan Covid 19. Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan Covid-19, selain menjawabi amanat kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, namun terutama merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Ende dan untuk memudahkan koordinasi, komando dan pelaksanaannya," demikian rilis Komisi.

Atas kerja-kerja tersebut, dipandang perlu memberikan perhatian serius sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten Ende agar dapat berjalan terrencana, sistematis dan terarah. Proses dan tahapan ini penting, agar tujuann utama dari penanggulangan bencana yakni menyelamatkan nyawa dan mengantarkan daerah tangguh terhadap ancaman bencana, dapat diwujudnyatakan.

Forum RDP memberikan catatan kritis atas pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende melalui Satgas Gugus Tugas, di antaranya; 

Pertama, aspek Kelembagaan. Keberadaan Satgas Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 di tingkat kabupaten, belum dikuatkan oleh struktur penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan, Kelurahan, Desa, serta masih lemahnya pelibatan LSM dan komunitas-komunitas strategis lainnya yang peduli dengan upaya penanganan Covid-19.

Kedua, Aspek Pengetahuan dan Sumber Daya Manusia, baik orang berpendidikan tinggi maupun pendidikan rendah, baik golongan masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah, khususnya masyarakat di desa dan kampung-kampung, pengetahuan terkait 5M, 3T dan vaksinasi masih sangat terbatas, bahkan bias pemahaman akan wabah Covid-19 dan penanganannya menjadi menu harian.

Ketiga, Aspek ketersediaan, keselamatan tenaga kerja kesehatan dan fasilitas kesehatan, ketiadaan laboratorium, keterbatasan antigen dan PCR, tidak sentralistik tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.

Keempat, aspek kebijakan daerah; belum ada rencana aksi daerah, rencana contigensi dan rencana operasi penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Ende.

Dalam Konteks penanggulangan bencana pandemi Covid-19, keempat aspek tersebut penting dilaksanakan secara bersama dan seimbang, agar Kabupaten Ende bebas dari wabah pandemi Covid-19 dan masyarakatnya tangguh hadapi ancaman bencana non alam tersebut. 

Rekomendasi Solutif

Karena itu, mencermati alur dinamika proses dan materi Foruk RDP, kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti, di antaranya:

Pertama, Pemerintah daerah diminta untuk lakukan penguatan kelembagaan penanggulangan Covid-19 secara terstruktur, sistematis dan terarah mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa hingga ke tingkat RT/RW, yang dilengkapi dengan peran, tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing tingkatan secara jelas dan detail.

Kedua, Pemerintah diminta untuk meningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi masyarakat melalui sosialisasi dan mobilisasi pengetahuan yang terencana dan tersistematis, baik pengetahuan terkait wabah pandemi Covid-19 maupun kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya terkait penanganan pandemi Covid-19 dimaksud.

Ketiga, Pemerintah Daerah Kabupaten Ende diminta agar membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat guna mendapatkan alat tes PCR, dan mengadakan laboratorium tes PCR, serta menyediakan tenaga operasionalnya yang terlatih.

Keempat, Pemerintah diminta untuk responsif terhadap dinamika dan polemik yang terjadi di tengah masyarakat atas penanganan Covid-19, dan menjelaskan secara transparan kepada publik agar keamanan, ketenteraman, kedamaian, kesimpang-siuran informasi dan rendahnya kepercayaan publik kepada pemerintah atas langkah-langkah yang ditangani segera diatasi.

Kelima, Pemerintah diminta untuk segera menyusun dokumen kebijakan daerah sebagai panduan pelaksanaan dan operasional dalam penanggulangan wabah pandemi Covid-19 di Kabupaten Ende; di antaranya Rencana Aksi Daerah, Rencana Contejensi dan Rencana Operasi penanggulangan Covid-19.

Keenam, Pemerintah diminta untuk mererapkan kebijakan sentralistik terhadap para petugas medis, baik dokter maupun perawat yang menangani khusus pasien Covid selama masa penanganan pasien Covid-19.

Ketujuh, Pemerintah diminta untuk mengadakan Rapid Antigen dan mendistribusikan secara merata kepada semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Ende.

Kedelapan, Pemerintah diminta untuk terus memperhatikan peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan; baik yang ada di Puskesmas maupun di Rumah Sakit serta memberikan insentif yang layak bagi para tenaga kesehatan.

Kesembilan, Pemerintah diminta untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan fasilitas Unit Donor Darah PMI Ende agar bisa ikut melangsungkan kegiatan donor darah Llasma Konvalesen sebagai alternatif percepatan penanganan pasien Covid-19 

Kesepuluh, Pemerintah diminta memperhatikan aspek ritus keagamaan dalam penanganan jenazah pasien Covid-19, sebagaimana diperkenankan oleh SOP penanganan jenazah Covid-19.

Kesebelas, Pemerintah daerah diminta untuk segera memproses dan melantik kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende.

Keduabelas, Pemerintah diminta membangun sistem database yang valid dan berkualitas seperti data masyarakat rawan sosial, data penyebaran dan penanganan Covid-19.

--- Guche Montero

Komentar