Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

REGIONAL Kuasa Hukum Korban, Kasus MN Jenis TPPO 14 Aug 2018 17:51

Article image
Tim Kuasa Hukum saat bertemu korban penganiayaan dan keluarganya di Nagekeo (Foto: Dok. Tim)
Hasil investigasi Tim kuasa hukum menemukan bahwa selain mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual, kejadian yang menimpa korban termasuk kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

NAGEKEO, IndonesiaSatu.co-- Pihak kuasa hukum telah melakukan investigasi secara mendalam terhadap korban Marince Ngoe, calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hasil investigasi Tim kuasa hukum menemukan bahwa selain mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual, kejadian yang menimpa korban termasuk kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Bahwa pelaku, Markus Kewo, dalam proses perekrutan telah membujuk, mengiming-iming gaji, mengangkut, menyekap, memindahkan, memukul, memperkosa, dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban sehingga korban tereksploitasi, mengalami penderitaan fisik dan psikis serta pengalaman traumatis setelah diperlakukan secara tidak manusiawi,” ungkap Greg Daeng selaku koordinator tim kuasa hukum korban, Senin (13/8/18).

Greg menerangkan bahwa tindakan perdagangan orang (human trafficking) terhadap korban dilakukan dalam suatu sindikat jaringan dengan melibatkan pelaku lain yakni Beny Banoet selaku pemilik rumah penampungan di Kupang dan Vero yang ikut mengantarkan korban ke kampung halamannya saat dipulangkan oleh perekrut, Markus Kewo.

“Ini termasuk jenis sindikat perdagangan orang yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Harus diungkap tuntas oleh pihak kepolisian terhadap sindikat jaringan ini. Para pelaku harus dikenakan Pasal TPPO. Jika jaringan ini dibiarkan, maka sangat berpotensi terhadap korban-korban lain ke depan dengan mekanisme kerja jaringan serupa. Penegakan hukum harus mampu mengungkap tuntas sindikat perdagangan orang di balik kasus ini, termasuk pihak perusahaan yang ‘bekerjasama’ dengan jaringan ini,” lanjut Greg.

Sementara Veronika Aja menambahkan bahwa dari hasil investigasi tim, ditemukan beberapa fakta dan kejanggalan yang terjadi, khususnya terkait dengan proses penyidikan yang ditangani oleh Polsek Boawae.

“Berdasarkan keterangan langsung dari korban, tim berkesimpulan bahwa kejadian yang menimpa korban merupakan jenis penganiayaan berat, eksploitasi, kekerasan seksual dan korban perdagangan orang (human trafficking). Korban hingga saat ini masih mengalami penderitaan fisik yang cukup parah dan penderitaan psikis (trauma),” ujar Vera.

Ditemukan pula bahwa sesuai laporan kepolisian dengan Nomor: LP/04/VI/2018/NTT/Res.Ngada/Sektor Boawae, tanggal 17 Juni 2018 yang diajukan oleh orang tua korban, ada kejanggalan yakni pelapor tidak diberikan Surat Tanda Terima Laporan (STLL), dan tidak diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhitung sejak tanggal 17 juni-14 juli 2018, yang mana dokumen surat tersebut merupakan hak korban yang harus diberikan oleh pihak kepolisian.

“Kami menemukan indikasi kejanggalan yakni pada tanggal 14 juli 2018, penyidik pembantu, Bripka Rio Marthen Maure dengan sengaja mengarahkan keterangan korban dan orang tua korban yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).  Bripka Rio Marthen Maure mengatakan kepada korban dan orang tua korban agar menyelesaikan kasus ini lewat jalur adat (denda) dan tidak meneruskan melalui jalur hukum karena akan panjang urusannya,” paparnya.

Terhadap potensi tuntutan hukum terhadap para pelaku, Wolhardus Toda yang juga terlibat dalam tim investigasi tersbut menjelaskan bahwa sesuai BAP tertanggal 14 juli 2018, menyebutkan pengenaan pasal pidana kepada pelaku Markus Kewo hanyalah pasal tunggal yakni pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 8 bulan.

“Terkait kinerja penegakan hukum, anehnya hingga saat ini pelaku Markus Kewo belum juga ditetapkan tersangka oleh penyidik Polsek Boawae dan tidak ditahan, hanya dikenakan wajib lapor. Demikian pula pelaku pendukung dalam kasus ini yakni Beny Banoet dan Vero, juga belum ditetapkan tersangka dan  ditahan secara hukum,” imbuh Artho.

Tim menduga ada upaya “cuci tangan” oleh penyidik Polsek Boawae terhadap kasus ini dengan sengaja mendorong penyelesaikan kasus ini di Polresta Kupang.

“Terhadap kelalaian kinerja penyidik, baik Bripka Rio Marthen Maure dan Kapolsek Boawae, hingga saat ini institusi Polri belum juga memeriksa secara etik ataupun pidana terkait kelalaian dan proses pembiaran terhadap kasus ini hingga tidak ada informasi perkembangan penanganan kasus yang diterima oleh pihak korban baik dari Polsek Boawae maupun Polres Ngada,” nilai Artho.

Tuntutan

Berdasarkan hasil investigasi, fakta keterangan korban dan indikasi kejanggalan penyidik, kelompok kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) menyatakan tuntutan serius terhadap kasus ini.

“Atas nama lembaga advokasi yang bermitra dengan kuasa hukum korban, kami mendesak Kapolda NTT agar memerintahkan Kapolres Ngada untuk segera mengambil alih proses penyidikan kasus ini dengan melakukan BAP ulang dan menetapkan status tersangka serta menahan 3 orang pelaku kejahatan perdagan manusia atas nama Markus Kewo, Beny Banoet dan Vero,” desak Gabriel Soal, Dewan Penasehat Pokja MPM.

Pokja MPM, lanjut Gabriel, juga mendesak Kapolda NTT untuk segera memerintahkan Provost Polres Ngada untuk segera memeriksa dan menjatuhkan sanksi disiplin dan pidana kepada Bripka Rio Marthen Maure atas sikapnya yang tidak profesional dalam proses penyidikan yakni dengan sengaja mengarahkan keterangan korban dan orang tua korban.

Tuntutan serupa yakni mendesak Kapolda NTT untuk segera memerintahkan Kapolres Ngada untuk mencopot Kapolsek Boawae dan memberikan sanksi displin yang sesuai karena telah lalai menjalankan tugas pengawasan terhadap penyidikan kasus ini

“Kami akan terus komit mengawal penuntasan kasus ini dengan meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI agar segera melindungi korban. Juga akan bekerjasama dengan Komnas Perempuan dan Komnas HAM RU untuk segera turun tangan mengadvokasi kasus ini hingga korban mendapatkan hak dan keadilan hukum. Hukum harus ditegakan dengan dasar kebenaran dan keadilan sehingga jangan cederai profesionalitas institusi penegak hukum,” pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar