Breaking News

HUKUM Lawan Gugatan Prabowo-Sandi, Ini Profil Mentereng Kuasa Hukum KPU 25 May 2019 22:53

Article image
Ketua tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin beracara di MK. (Foto: Ist)
Untuk sengketa pilpres pada 2019 ini, Ali Nurdin mengaku tidak melihat tantangan yang berbeda dibandingkan gugatan-gugatan pemilu sebelumnya.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Untuk menghadapi gugatan pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah memilih kuasa hukum dalam menghadapi sengketa hasil pemilihan presiden. KPU menunjuk firma hukum ANP Law Firm sebagai kuasa hukum.

Diketahui firma tersebut memiliki sejumlah pengalaman membela KPU dalam sengketa pemilu sebelumnya.

Ketua tim hukum sengketa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres Ali Nurdin di Jakarta, Sabtu (25/5/2019) mengatakan firmanya ditunjuk sebagai kuasa hukum KPU untuk sengketa parpol peserta pemilu pada 2013 dan pada 2014 menjadi ketua tim kuasa hukum untuk sengketa pileg partai politik peserta pemilu.

"Pada 2014 ada 903 perkara, yang berhasil kami tangani 880 menang 23 yang pemungutan suara ulang (PSU). Keberhasilan 97,5 persen," ujar Ali Nurdin.

Pada Pemilu 2014, untuk sengketa pilpres, ia menjadi wakil ketua tim mendukung ketua tim Adnan Buyung Nasution. Saat itu, KPU RI memenangkan sengketa pilpres.

Pada sengketa tersebut, Ali Nurdin dan tim berhasil memenangkan KPU. Pada saat itu, pihak Prabowo-Hatta menuduh KPU melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif.

Dalam Pemilu 2019, selain ditunjuk mendampingi KPU dalam sengketa pilpres, ANP Law Firm juga menjadi kuasa hukum KPU menghadapi sengketa untuk partai politik peserta pemilu.

"Di Bawaslu kami juga menjadi kuasa hukum KPU dalam sengketa partai politik di PTUN," tambahnya.

Selain itu, dalam pilkada serentak Ali Nurdin mengatakan juga didapuk menjadi tim konsultan hukum KPU provinsi, kabupaten dan kota yang digugat ke MK.

Untuk sengketa pilpres pada 2019 ini, Ali Nurdin mengaku tidak melihat tantangan yang berbeda dibandingkan gugatan-gugatan pemilu sebelumnya.

"Tantangannya biasa saja ya. Yang namanya pemilu ada yang menang dan ada yang kalah. Tentunya yang kalah mempersoalkan masalah tahapan dan kami selaku kuasa hukum tentunya menyiapkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan tugasnya dengan baik," pungkasnya.

Perjalanan panjang

Dilansir hukumonline.com, Ali Nurdin menceritakan pengalamannya menangani sengketa pemilu. Ia ingat saat bersama Adnan Buyung Nasution pertama kali menangani sengketa pemilu. Pada 2005 silam, dirinya bersama Adnan Buyung dipercaya untuk menangani sengketa Pilkada Depok.

“Jadi sejak awal saya dan Bang Buyung terlibat menangani perkara-perkara sengketa Pemilu. Mulai kasus Pilkada Depok tahun 2005 di mana pasangan yang kalah menggugat Nurmahmudi (pasangan terpilih Pilkada Kota Depok, Nurmahmudi Ismail-Yuyung Wirasaputra) ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat,” tuturnya.

Pilihan untuk mengkhususkan diri sebagai advokat yang concern terhadap sengketa Pemilu dimulai Ali Nurdin saat membantu Bang Buyung di periode awal maraknya gugatan terhadap hasil Pemilu dan Pilkada masuk ke meja hijau.

“Waktu itu sengketa Pemilu masih ditangani MA (Mahkamah Agung). Di mana untuk Pilkada Kabupaten/Kota ditangani oleh Pengadilan Tinggi, Pilkada Gubernur ditangani oleh Mahkamah Agung,” tutur Ali Nurdin.

Perkara sengketa pemilu yang semakin deras, membuat dirinya bersama Adnan Buyung mendirikan lembaga khusus untuk menangani perkara pemilu dan kajian tentang demokrasi, Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CC ABN).

 “Di situ ada Bang Buyung, ada Prof Laica Marzuki (mantan Ketua MK), ada Mulyana Kusuma (mantan anggota KPU), ada Maargarito Kamis (Akademisi), Ray Rangkuti (Praktisi LSM), dan juga ada saya dan bang Aan Rasyid Nasution (anak Bang Buyung)”.

Sejak saat itu CC ABN semakin fokus menangani sengketa Pilkada. Pada 2013, CC ABN mewakili KPU menangani sengketa pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu. Cerita menarik diungkap Ali Nurdin ketika bersama Bang Buyung menjadi kuasa hukum KPU kala itu. Karena berhadapan dengan sejumlah Partai Politk, Bang Buyung sempat terusik dengan nalurinya yang melihat proses hukum yang sedang dihadapi oleh Partai Politik sedikit banyak seperti memangkas hak politik Partai Politik.

“Di satu sisi abang harus membela KPU, tapi di sisi lain ini kan perjuangan demokrasi teman-teman Partai,” terang Ali.

Kemudian pada 2014, CC ABN menjadi kuasa hukum KPU untuk sengketa Pileg dan Pilpres. Jumlah sengketa Pileg saat itu tidak sedikit. Sebanyak 890 perkara dalam sengketa Pileg. Ali Nurdin ditugaskan sebagai Ketua tim CC ABN yang mewakili KPU dalam sengketa Pileg bersama putra Bang Buyung, Aan Rasyid Nasution. Hasilnya memuaskan, 98% perkara dimenangkan oleh KPU yang diwakili oleh Ali Nurdin dan Tim.

AnP Law Firm beralamat di Jalan Panglima Polim IV No 47 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ali Nurdin pernah mendampingi KPU dalam sengketa Pilpres tahun 2014.

--- Redem Kono

Komentar