Breaking News

BERITA Layani Swab Test Gratis PMI, PADMA Indonesia Apresiasi Langkah APJATI 22 Jul 2020 17:20

Article image
Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa. (Foto: Dokpri GS)
"Setiap kebijakan perlu diimplementasikan secara konkrit sehingga benang kusut masalah PMI dapat terurai secara solutif," tandas Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Pekerja  Migran Indonesia (PMI) yang hendak ke luar negeri perlu dipersiapkan dan dilindungi mulai dari Indonesia hingga ke luar negeri. Salah satu prasyarat di tengah pandemi covid 19 dunia adalah Test Swab PCR bagi PMI."

Demikian hal ini diutarakan Direktur Lembaga Hukum dan Ham, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Selasa (21/7/20).

Gabriel mengaku, sebagai lembaga advokasi yang konsen mendampingi para Calon PMI maupun PMI, PADMA Indonesia sangat mendukung langkah APJATI sebagai asosiasi P3MI yang memberikan secara gratis Test Swab PCR dan Karantina bagi PMI, sehingga tidak membebankan CPMI dan Pemerintah.

"Justru beban ini diberikan kepada Pengguna jasa PMI. Apalagi, di tengah krisis pandemi Covid-19, kami sangat mendukung langkah-langkah APJATI dan Pemerintah yang melindungi CPMI dan PMI mulai dari persiapan kompetensi hingga membebaskan biaya-biaya kesehatan," dukung Gabriel.

Sekretaris JarNas Anti-TPPO ini beralasan bahwa terkait jamina CPMI harus dibebankan kepada Pengguna Jasa CPMI serta diawasi agar Pengguna Jasa PMI jangan lagi membebankan semua biaya termasuk Test Swab PCR kepada PMI yang adalah Pahlawan Devisa  sekaligus Duta Bangsa Indonesia di Luar Negeri.

Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab moril untuk melindungi CPMI dan PMI, maka PADMA Indonesia menyatakan sikap;

Pertama, mendukung Gugus Tugas Covid-19 bekerjasama dengan BP2MI, Kemenaker dan Kemenlu RI serta P3MI agar membebaskan Test Swab PCR PMI dan Karantina dibebankan kepada Pengguna Jasa PMI termasuk membuka kembali penempatan CPMI ke Luar Negeri.

Kedua, mendukung langkah BP2MI yang berencana membentuk Satgas Pencegahan dan Perlindungan CPMI dan PMI agar berangkat secara Prosedural dan tidak terjebak kembali menjadi korban perdagangan manusia (Human Trafficking).

Ketiga, mendukung langkah Presiden dalam memberantas sindikat Perdagangan Orang Indonesia dan ke depan agar berangkat secara prosedural melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan dipersiapkan di Balai Latihan Kerja (BLK) PMI sesuai amanat UU No 18  Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja  Migran Indonesia.

Ia menegaskan bahwa pemerintah melalui kementerian dan dinas terkait, perlu mengoptimalkan dan merevitalisasi LTDA dan BLK sebagai pintu masuk jaminan pengiriman CPMI yang kompeten, profesional dan prosedural.

"Para pekerja migran adalah pahlawan devisa negara yang harus mendapat atensi dan jaminan sesuai hak-hak konstitusional sebagaimana payung UU Nomor 18 tahun 2017. Setiap kebijakan perlu diimplementasikan secara konkrit sehingga benang kusut masalah PMI dapat terurai secara solutif," tandas Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar