Breaking News

HANKAM Lelucon “Polisi Jujur”, Wakil Ketua MPR: Menyedihkan, Humor Dianggap Kritik 18 Jun 2020 11:12

Article image
Ilustrasi Kepolisian Republik Indonesia. (Foto: Kantor Berita Kemanusiaan)
Apa yang diunggah Ismail adalah bagian dari kritik terhadap pemerintah, polisi dalam hal ini adalah merupakan bagian dari pemerintahan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengutarakan rasa sedihnya atas peristiwa penjemputan terhadap warga yang menggunggah lelucon Gus Dur tentang “Polisi Jujur” di Maluku Utara.

"Menyedihkan, kalau di negara Pancasila humor sudah dianggap kritik. Pahamilah, masyarakat sedang menderita terkena dampak Covid-19, masyarakat perlu bantuan dan kegembiraan," kata Jazilul seperti dilansir Liputan6.com.

Dia khawatir jika kasus seperti ini berlanjut, akan menurunkan kepercayaan publik.

"Kalau kasus seperti ini terus berlanjut saya kuatir kepercayaan publik pada polisi akan merosot. Kami tetap dukung Polri yang Promoter, tunjukkanlah," kata Jazilul.

Dia mengingatkan, promoter adalah professional, modern dan terpercaya. Karena itu, Wakil Ketua Umum PKB ini meminta hal tersebut diperlihatkan oleh aparat Polisi saat ini. "Promoter: professional, modern dan terpercaya. Tunjukkan dan Buktikanlah," dia memungkasi.

Di sisi lain, apa yang diunggah Ismail adalah bagian dari kritik terhadap pemerintah. Polisi dalam hal ini adalah merupakan bagian dari pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 6/PUU-V/2007, pernah mengingatkan bahwa kritik atau pendapat terhadap pemerintah itu adalah hak konstitusional setiap warga. Artinya kebebasan berpendapat dijamin undang-undang.

Saat itu MK memperkarakan gugatan Pasal 154 KUHP yang bunyinya, "Barangsiapa menyatakan di muka umum perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah."

Serta Pasal 155 KUHP, "Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah."

Mengabulkan

MK lantas mengabulkan gugatan tersebut sebagian dan menyatakan kedua pasal itu tak mempunyai kekuatan hukum mengikat alias tidak berlaku lagi.

"Rumusan kedua pasal pidana tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa. Seorang warga negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau pendapat terhadap Pemerintah, di mana hal itu merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945," demikian pertimbangan MK, seperti dikutip, Kamis (18/6/2020).

Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan dengan pasal tersebut seseorang akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya kepastian kriteria dalam rumusan Pasal 154 maupun 155 KUHP tersebut untuk membedakan kritik atau pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan.

"Karena penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah pernyataan atau pendapat yang disampaikan oleh seseorang itu benar-benar telah menimbulkan akibat berupa tersebar atau bangkitnya kebencian atau permusuhan di kalangan khalayak ramai," isi pertimbangan tersebut.

Seperti diberitakan, Seorang warganet dari Kepulauan Sula, Maluku Utara, bernama Ismail Ahmad dipanggil Kepolisian Resor karena mengunggah lelucon Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur soal polisi di laman Facebook. Kepolisian meminta Ismail untuk minta maaf karena mengunggah postingan tersebut.

Seperti diberitakan Tempo.co, melalui sambungan telepon, Ismail bercerita tak sengaja menemukan kutipan guyonan Gus Dur soal ‘tiga polisi jujur’ dari sebuah artikel di internet pada Jumat, 12 Juni 2020.

Kutipan tersebut berbunyi; 'Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia: patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng'. Kutipan itu sebetulnya sudah kerap kali dikutip. Ismail mengatakan hanya iseng mengutip perkataan itu.

Ismain dimintai keterangan untuk dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan. Polisi menanyainya soal motivasi mengunggah kutipan tersebut. Tiga jam dimintai keterangan, Ismail dibolehkan pulang. Namun, ia diwajibkan melapor setiap hari ke kantor polisi. Ia juga dijadwalkan untuk melakukan konferensi pers permintaan maaf atas unggahannya pada Selasa (16/6/2020).

--- Simon Leya

Komentar