Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM Lembaga Advokasi Desak KPUD Sikka Verifikasi Status Pembina Yayasan Unipa 21 Jun 2018 00:39

Article image
Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi untuk Demokrasi dan Pembaruan (LANDEP), Christo Mario Yosephino Pranda (Foto: Dok. Pribadi)
“Tentu ada konsekuensi hukum jika terjadi kelalaian pada pihak KPU Kabupaten Sikka sesuai landasan aturan dan undang-undangan yang berlaku. Keabsahan penyelenggaraan Pilkada Sikka harus dijamin oleh para penyelenggara agar tidak merugikan Masyarakat Sikk

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Advokasi untuk Demokrasi dan Pembaruan (LANDEP) yang berkedudukan di Jakarta, kembali mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Sikka untuk melakukan verifikasi terhadap status Pembina sebagimana tercantum di dalam Akta Yayasan Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemda Sikka.

Direktur Eksekutif LANDEP, Christo Mario Yosephino Pranda, sesuai rilis yang diterima media ini, Rabu (20/6/18) menyoroti bahwa KPU Kabupaten Sikka lalai dalam melakukan verifikasi jabatan terhadap Joseph Ansar Rera dan Alexander Longginus sebagai Pembina Yayasan Unipa yang saat ini menjadi Calon Bupati Sikka pada Pilkada 2018.

“Proses rekrutmen dan keikutsertaan calon Bupati Sikka dalam Pilkada 2018 tentu memiliki korelasi dengan pemenuhan persyaratan sebagai calon Bupati terhadap Ansar Rera dan Alex Longginus yang masih tercantum sebagai Pembina di dalam Akta Yayasan Unipa. Sebab, ketika menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2003-2008, keduanya mewakili Pemda Sikka, telah mendirikan Yayasan Unipa dengan Akta Pendirian No. 21 Tahun 2004, sebagai Badan Usaha Milik Daerah dan menjabat sebagai Pembina,” ungkap Mario sesuai rilis.

Mario menerangkan bahwa, seharusnya Surat Pernyataan berhenti dari Jabatan Pembina pada Yayasan Unipa harus diserahkan kepada KPU Sikka ketika keduanya ditetapkan sebagai Calon Bupati Sikka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf u jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Pilkada jo. Pasal 42 ayat (4) huruf c, PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

“Jika sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan dimaksud, maka syarat administrasi tersebut wajib dipenuhi, selain sebagai bentuk itikad baik, juga sebagai pedoman yudiris dan kekuatan hukum terhadap status kepemilikan dan Pembina Yayasan Unipa. Pasalnya,  jabatan Pembina seharusnya dijabat secara ex-officio  dan bukan bersifat abadi dan sarat konspiratif,” ujarnya.

Lembaga Advokasi ini menegaskan bahwa terkait jabatan Pembina pada Yayasan Unipa yang hingga saat ini tetap melekat, hal itu berimplikasi terhadap jabatan Joseph Ansar Rera sebagai Bupati Sikka, karena berada dalam larangan pasal 76 ayat (1) c dan 77 UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengancam seorang Bupati dengan sanksi pemberhentian sementara 3 bulan dari jabatan Bupati.

“Jika terbukti merangkap jabatan pada Yayasan, maka polemik yang sama pernah dibiarkan KPU Kabupaten Sikka pada Pilkada Sikka sebelumnya yaitu ketika Alex Longginus dan Ansar Rera menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2003-2008. Kekacauan administrasi dan tumpang tindih jabatan dalam pengelolaan Yayasan Unipa, selain berdampak pada legalitas, juga merupakan cerminan karakter seorang pemimpin dan kepemimpinan yang tidak sejalan dengan iklim transparansi, dapat dipercaya (kredible) serta berintegritas,” kritiknya.

Advokat muda ini mendesak agar  KPU Kabupaten Sikka harus mengklarifikasi dan memverifikasi bukti administrasi terhadap Ansar Rera dan Aleks Longginus, sebagai syarat keabsahan penyelanggaraan Pilkada Sikka yang demokratis, kredibel dan bermartabat.

“Tentu ada konsekuensi hukum jika terjadi kelalaian pada pihak KPU Kabupaten Sikka sesuai landasan aturan dan undang-undangan yang berlaku. Keabsahan penyelenggaraan Pilkada Sikka harus dijamin oleh para penyelenggara agar tidak merugikan Masyarakat Sikka. Maka penjelasan KPU Kabupaten Sikka kepada publik merupakan jalan terbaik sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab etis terhadap penyelenggaran Pilkada Sikka,” pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar