Breaking News

HUKUM Lembaga Advokasi Sebut KPK di Persimpangan Jalan 20 Dec 2019 08:48

Article image
Diskusi publik bertajuk 'KPK di Persimpangan Jalan, Antara Politik dan Hukum' yang digelar oleh Lembaga Advokasi Untuk Demokrasi dan Pembangunan (LANDEP). (Foto: Dok. LANDEP)
Untuk itu, lanjut Petrus, kinerja KPK pada periode yang lalu perlu diaudit forensik.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Praktisi hukum, Petrus Selestinus mengatakan bahwa selama tiga bulan terakhir sejak September hingga Desember 2019, beberapa peristiwa menarik terjadi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setidaknya ada tiga peristiwa menarik yang disebutkan Petrus yakni; pertama, soal seleksi Capim KPK untuk menggantikan pimpinan KPK Agus Rahardjo, Cs yang akan segera berakhir dan terpilihnya pimpinan baru KPK Firli Bahuri, Cs. Kedua, mengenai disahkannya UU KPK hasil revisi.

Sedangkan peristiwa terakhir yang tak kalah menarik yakni soal peluncuran 3 jilid buku tulisan OC. Kaligis dengan judul 'KPK Bukan Malaikat' pada tanggal 7 Desember 2019 di LP Sukamiskin, Bandung.

Menurut mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ini, peristiwa-peristiwa tersebut tidak berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan kinerja KPK.

Hal tersebut disampaikan Petrus dalam diskusi publik bertajuk 'KPK di Persimpangan Jalan, Antara Politik dan Hukum' yang digelar oleh Lembaga Advokasi Untuk Demokrasi dan Pembangunan (LANDEP) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12/19) lalu.

"Peristiwa-peristiwa  di atas tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan kinerja KPK, apalagi terjadi dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, sejak September hingga Desember 2019," kata Petrus sesuai rilis kepada media ini, Kamis (19/12/19).

Menurut Advokat Peradi ini, kondisi yang terjadi dan menyertai atau yang akan terjadi nanti, menempatkan KPK di persimpangan jalan, antara politis dan hukum, yaitu menghadapi tuntutan Uji Materil di MK dan Perppu melalui Presiden.

Petrus kemudian membahas soal buku OC. Kaligis yang berjudul 'KPK Bukan Malaikat.'

Petrus menyebut, selain mengungkap sejumlah fakta pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, buku itu juga mengajak KPK dan semua pihak terkait untuk memperbaiki kedigdayaan komisi anti-rasuah itu.

"Jadi, Buku OC Kaligis bukan sekedar mengungkap sejumlah fakta pelanggaran yang dilakukan oleh KPK dalam tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tipikor, melainkan dimaksudkan juga untuk mengajak KPK dan kita semua yang berkepentingan dengan eksistensi KPK, agar memperbaiki kedigdayaan KPK agar tetap taat asas dan bermartabat," tanggapnya.

Untuk itu, lanjut Petrus, kinerja KPK pada periode yang lalu perlu diaudit forensik.

Menurutnya, hal itu sebagai wujud pertanggungjawaban KPK kepada publik dan sekaligus menjawab keraguan publik atas tujuan revisi UU KPK di tengah pro dan kontra revisi serta tuntutan sebagian anggota masyarakat kepada Presiden untuk menerbitkan Perppu guna membatalkan revisi UU KPK.

Lebih jauh, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini menjelaskan bahwa buku 'KPK Bukan Malaikat' mengangkat isu tentang perilaku 'tidak taat asas dan pelanggaran hukum' yang dilakukan oleh Pimpinan KPK periode 2004 hingga pimpinan KPK era 2015-2019.

Petrus menyebut, KPK gagal membongkar praktek pelanggaran hukum dalam penanganan kasus korupsi antara lain, perkara Ir. H. Abdullah Pute, Cs, Jero Wacik, Surya Dharma Ali, Irman Gusman, Cs, termasuk testimoni dari Brigjen Poliai Aris Budiman, mantan Direktur Penyidikan KPK tahun 2018.

"Sumber penulisan buku tersebut tentu berpijak pada fakta-fakta empiris, hasil Pansus Hak Angket DPR, putusan Pengadilan Pidana Korupsi berkekuatan hukum tetap dan testimoni para Napi Korupsi, telah mengungkap praktek penegakan hukum yang menyimpang dan terus-menerus terjadi tetapi ditutup-tutupi oleh KPK," sorotnya.

Petrus menegaskan bahwa audit forensik merupakan metode yang tepat untuk menjawab keraguan publik terhadap revisi UU KPK.

"Urgensi dari audit forensik kinerja KPK yakni karena revisi UU KPK masih mendapatkan perlawanan secara hukum dan politik dari masyarakat dan dari KPK sendiri melalui JR ke MK dan Perplu," imbuhnya.

"Padahal, revisi UU KPK merupakan koreksi total terhadap kinerja KPK yang tidak taat asas selama bertahun-tahun, seperti ditulis dalam buku 'KPK Bukan Malaikat," pungkasnya. 

--- Guche Montero

Komentar