Breaking News

INTERNASIONAL Lobi Pembebasan Siti Aisyah Atas Arahan Presiden Jokowi 11 Mar 2019 12:13

Article image
Siti Aisyah sedang digiring aparat keamanan Malaysia. (Foto: Tribun News)
Permintaan pembebasan terhadap Siti Aisyah sesuai arahan Presiden Jokowi setelah menggelar koordinasi bersama Menkum HAM, Menlu, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Siti Aisyah, warga negara Indonesia (WNI) yang didakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-Un akhirnya bebas. Pembebasan tersebut terjadi berkat lobi Kemenkumham kepada Jaksa Agung Malaysia atas perintah Presiden Joko Widodo.

Bersama Doan Thi Huong yang adalah seorang warga negara Vietnam, Aisyah diadili sejak Oktober 2017 dengan ancaman hukuman mati atas dakwaan pembunuhan terhadap Kim Jong-Nam. 

"Pembebasan ini didasari oleh permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) kepada Jaksa Agung Malaysia sehingga memutuskan untuk menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia, yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah  (nolle prosequi)," kata Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, Cahyo Rahadian Muzhar lewat keterangan tertulis, Senin (11/3/2019). 

Diberitakan detik.com, Permintaan pembebasan terhadap Siti Aisyah  ini disebut Cahyo sesuai arahan Presiden Jokowi setelah menggelar koordinasi bersama Menkum HAM, Menlu, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). 

Alasan Menkum mengajukan permintaan pembebasan terhadap Siti Aisyah  dikarenakan Siti Aisyah  meyakini apa yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan acara reality show sehingga Siti Aisyah tidak pernah memilki niat untuk membunuh Kim Jong-Nam

Selain itu, Siti Aisyah  sudah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia sedang diperalat pihak intelijen Korea Utara.

"Dan terakhir Siti Aisyah  sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya," ujar Cahyo.

"Upaya ini sebelumnya juga selalu diangkat dalam setiap pertemuan bilateral Indonesia- Malaysia, baik pada tingkat Presiden, Wakil Presiden maupun pertemuan reguler Menteri Luar Negeri dan para menteri lainnya dengan mitra Malaysia," sambung Cahyo.

Pertemuan membahas pengajuan pembebasan Siti Aisyah  dilakukan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad pada 29 Juni 2018 di Bogor dan pertemuan Menkum HAM dengan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 29 Agustus 2018 di Putrajaya, Malaysia.

Dalam pembebasan ini, KBRI di Kuala Lumpur dan kantor Pengacara Gooi Azura serta Ketua Masyarakat Diaspora Indonesia cabang Malaysia disebut memiliki peran aktif dan sangat penting.

"Keberhasilan pembebasan Siti Aisyah merupakan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memastikan kehadiran negara guna melindungi dan membantu setiap warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan di luar negeri," kata Cahyo

Siti Aisyah dibebaskan dari segala tuntutan atas dugaan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam pada 13 Februari 2017. Pada persidangan ke-66 hari ni. Dubes Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana dan jajaran Kemenkum HAM dan Kemlu langsung menghadiri persidangan Siti Aisyah di Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia.

--- Simon Leya

Komentar