Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM Loloskan Mantan Terpidana Korupsi, Aktivis: Bawaslu Pro Koruptor 04 Sep 2018 07:11

Article image
anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay. (Foto: Ist)
Langkah Bawaslu meloloskan mantan terpidana korupsi menuai kritik dari banyak pihak. Hadar berpendapat publik bisa kehilangan kepercayaan dalam membentuk parlemen yang bersih dari korupsi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Sikap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meloloskan mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif atau caleg bisa membuat citra mereka buruk dan menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Penilaian ini dimunculkan oleh anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay, di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin, (3/9/ 2018).

Menurut Hadar langkah Bawaslu itu menuai kritik dari banyak pihak. Hadar berpendapat publik bisa kehilangan kepercayaan dalam membentuk parlemen yang bersih dari korupsi.

“Bawaslu (bisa dicap) pro terhadap koruptor,” ujar Hadar

Pendiri lembaga advokasi Centre for Electoral Reform (CETRO) ini mengatakan sah saja ada diskursus bila masih dalam tahap proses perumusan peraturan. Namun jika peraturannya sudah ada mau tak mau harus dihormati.

Sebagaimana diberitakan, Bawaslu meloloskan caleg berlatar belakang mantan narapidana korupsi. Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, mendasarkan keputusannya pada Pasal 28 j Undang-Undang Dasar 1945.

Sebaliknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kukuh mendasarkan argumennya pada Peraturan KPU Pasal 4 ayat 3 Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur soal syarat calon legislatif bukan mantan terpidana korupsi, pelaku melakukan kejahatan seksual pada anak, dan bandar narkoba.

--- Redem Kono

Komentar