Breaking News

NASIONAL Mahfud MD: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tetap Diperlukan 14 Aug 2019 07:01

Article image
Pakar hukum tata negara Mahfud MD. (Foto: Ist)
Wacana amandemen telah didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), MPR, pimpinan partai politik, dan aparat penegak hukum.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Amandemen terbatas terhadap UUD 1945 tetap diperlukan. Usulan amandemen tersebut juga sudah didiskusikan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Bahkan, wacana amandemen telah didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), MPR, pimpinan partai politik, dan aparat penegak hukum.

"Kesimpulanya itu, diperlukan amandemen terbatas terhadap UUD 1945," kata pakar hukum tata negara Mahfud MD di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (12/8/2019).

Mahfud mengatakan, amandemen ini hanya terbatas pada penerapan kembali fungsi Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Karena sekarang ini dirasakan tidak ada master plan yang menyatu sehingga pusat dan daerah itu kebijakannya tidak sejalan, seringkali," kata Mahfud.

Pembahasan amandemen terbatas ini juga terkait penguatan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Artinya, MPR sebagai lembaga yang berada di atas presiden.

"Tapi yang disepakati itu amandemen terbatas soal materinya apa? Apakah MPR jadi lembaga tertinggi atau tidak? Itu nanti jadi proses pertimbangan yang panjang lagi," kata Mahfud.

Saat ini, kedua pembahasan amandemen terbatas belum ditetapkan. Penetapannya akan diproses oleh MPR.

"Saya kira MPR sekarang tidak ada waktu karena tinggal 1,5 bulan. Tidak mungkin menyelesaikan itu. Meskipun sudah ada ketuanya untuk itu, Ahmad Basarah kan ketuanya," pungkasnya.

--- Redem Kono

Komentar