Breaking News

HUKUM Majelis Hakim Tipikor Jakarta Vonis Bebas Sofyan Basir, TPDI: Alarm Bahaya Bagi KPK 11 Nov 2019 09:32

Article image
Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir. (Foto: Ist)
"Ini isyarat bahwa ada alarm bahaya bagi KPK jika terbukti salah dalam proses penyidikan dan penuntutan," sentil Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Majelis Hakim Tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam dalam putusan sidang, Senin (4/11/19) lalu, menyatakan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut Tambang Riau-1.

Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menilai Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang dalam alarma bahaya jika Sofyan Basir dan Syafrudin Tumenggung menuntut balik secara pidana, rehabilitasi dan kompensasi atas putusan bebas.

"Ini isyarat kuat adanya kesalahan KPK dalam proses penyidikan dan penuntutan. Hakim telah mengoreksi secara total hasil penyidikan dan penuntutan KPK melalui putusan Pengadilan Tipikor terkait kinerja KPK yang akhir-akhir ini dipersoalkan publik sebagai tidak murni dalam penegakan hukum, sebaliknya KPK justru menjadi alat politik," nilai Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam rilis kepada media ini, Sabtu (9/11/19).

Petrus berdalil, apakah keberanian Majelis Hakim memutus bebas Terdakwa Sofyan Basir, terinspirasi oleh putusan bebas Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Syafrudin A.Tumenggung, mantan Kepala BPPN beberapa waktu lalu, terkait kasus korupsi BLBI yang melibatkan konglomerat, Syamsul Nursalim atau karena Majelis Hakim sudah terbebas dari tekanan kekuasaan yang akhir-akhir ini disebut-sebut dilakukan oleh oknum-oknum pimpinan KPK.

"Mencermati dua putusan Pengadilan dalam dua perkara berbeda oleh Majelis Hakim yang berbeda pula, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, meengaskan bahwa Majelis Hakim memiliki keberanian untuk mengoreksi kinerja KPK di tengah rumor yang menyatakan bahwa KPK sering menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya dalam penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi tertentu," imbuh Petrus.

Advokat Peradi ini mengatakan bahwa koreksi terhadap KPK melalui putusan Hakim, seperti gayung bersambut, di mana dalam waktu yang hersamaan KPK tidak hanya dikoreksi melalui revisi UU KPK lewat Judicial Review melalui Praperadilan, akan tetapi KPK juga saat ini telah dikoreksi dengan cara proses persidangan Pengadilan Tipikor melalui putusan-putusan Majelis Hakim sebagaimana terjadi dalam putusan perkara Tipikor Sofyan Basir dan Safrudin A. Tumenggung.

"Yang harus dijaga sekarang adalah jangan sampai Pengadilan Tipikor dalam koreksinya terhadap KPK, menjadi 'kebablasan' hingga membuat KPK diperlemah atas nama 'kebebasan hakim' yang merdeka. Justru itulah yang lebih berbahaya ketimbang revisi UU KPK. Karena revisi sebuah UU selalu memerlukan proses yang panjang dan bersifat terbuka," nilainya.

Secara hukum, tandas Petrus, putusan bebas terhadap Sofyan Basir dan Syafrudin A. Tumenggung, berimplikasi pada tuntutan 'pidana' dan tuntutan tehabilitasi dan/atau kompensasi dari Sofyan Basir dan Syafrudin A. Tumenggung terhadap KPK berdasarkan pasal 63 UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

"Bahwa dalam hal seseorang dirugikan akibat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK secara bertentangan dengan UU yang bersangkutan, berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau kompensasi," demikian bunyi pasal tersebut.

"Ini isyarat bahwa ada alarm bahaya bagi KPK jika terbukti salah dalam proses penyidikan dan penuntutan. Putusan bebas ini juga menjadi tamparan keras di tubuh KPK jika yang bersangkutan melakukan upaya tuntutan pidana," sentil mantan Komisioner KPKPN ini.

--- Guche Montero

Komentar