Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

HANKAM Mantan Dankormar: Pembatalan Keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo Itu Penzaliman 22 Dec 2017 18:26

Article image
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (tengah) mengumumkan pembatalan mutasi sejumlah perwira. (Foto: reportasenews.com)
Menurut Jenderal Suharto, pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah TNI itu, semakin membuktikan bahwa ada grand design untuk melemahkan NKRI.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pembatalan surat keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI mendapat tanggapan dari banyak kalangan, tak kecuali para purnawirawan.

Keputusan Marsekal Hadi oleh sebagian kalangan terlalu berbau politis. Salah satu kejanggalan yang menimbulkan tanda tanya adalah karena Marsekal Hadi ternyata ikut menandatangani keputusan yang dianulirnya.

Salah seorang sesepuh perwira TNI yang ikut memberikan tanggapan adalan Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut tahun 1996-1999, Letnan Jenderal (Purn) Suharto. Menurut Jenderal Suharto, pembatalan keputusan Jenderal Gatot oleh Marsekal Hadi sebagai penzaliman terhadap institusi TNI.

“Negara ini seperti sudah tidak ada hukum. Kudeta dibiarkan. DPD di kudeta, DHN 45 dikudeta, PKPI dikudeta, KADIN dikudeta, UUD 45 dikudeta. Sekarang TNI dikudeta,” tegasnya.

Menurut Jenderal Suharto, pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah TNI itu, semakin membuktikan bahwa ada grand design untuk melemahkan NKRI di mana TNI yang merupakan tembok terakhir kedaulatan Indonesia sudah mulai digerogoti.

Kejanggalan

Suharto menilai pembatalan Skep oleh Marsekal Hadi tersebut memiliki banyak kejanggalan.

“Pertama, menganulir sebagian Skep TNI (hanya 32 dari 85 perwira). Apa itu betul?” kata dia.

Kejanggalan lainnya, Skep itu dianulir oleh Jenderal Hadi yang saat Skep diterbitkan merupakan bawahan Jenderal Gatot.

“Juga dia ikut paraf. Artinya dia melanggar persetujuan dia sendiri,” tegas Suharto.

“Dia juga melecehkan persetujuan kepala staf angkatan lain,” tambahnya.

Yang lebih mengherankan lagi, Marsekal Hadi saat serah terima jabatan Panglima TNI sudah berjanji akan melanjutkan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya oleh Jenderal Gatot.

“Dia menyebut akan melanjutkan kebijakan Panglima lama (Gatot Nurmantyo, red), kok malah dilanggar. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi TNI. Kenapa tidak menganulir yang dulu dulu sekalian,” tegasnya.

Oleh karena itu, Suharto berpesan bagi para anggota TNI untuk waspada terhadap bentuk pelemahan institusi.

“Ini adalah ‘kekurangajaran’ yang tidak bisa dimaafkan. Hanya ada satu kata: lawan,” pungkasnya seperti ditulis reportasenews.com (21/12/2017).

--- Simon Leya

Komentar