Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM Mantan Narapidana Korupsi Jadi Caleg, Bawaslu: Hak Konstitusional 03 Sep 2018 22:45

Article image
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. (Foto: Ist)
Dalam mengambil keputusan tersebut, Bawaslu merujuk Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan bakal calon anggota legislatif yang berlatar belakang mantan narapidana korupsi.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan tersebut, Bawaslu merujuk Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.

"Dasar keputusannya adalah hak konstitusional warga negara. Pasal 28 j menyatakan, jika ingin disimpangi maka penyimpangannya melalui undang-undang," ujar Rahmat di Jakarta, Senin, (3/9/2018).

Pasal 28 j UUD 1945 yang disebut Rahmat diantaranya menyebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kata dia, Bawaslu pun tak ingin melanggar HAM warga negara.

"Koruptor ini warga negara atau tidak? Mereka punya hak atau tidak? Bukannya kami pro atau tidak, ini warga negara, masalah hak asasi saja. Ini masalah kita taat azas atau tidak saja," ungkap Rahmat.

Rahmat pun mengungkit bahwa sedari awal Bawaslu tidak sepakat dengan langkah Komisi Pemilihan Umum melarang eks napi korupsi menjadi caleg. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Rahmat juga menyinggung penolakan Kementerian Hukum dan HAM yang awalnya tak mau mengundangkan peraturan tersebut. Namun, KPU berkukuh menetapkan PKPU, sampai akhirnya Kemenkumham turut mengundangkan.

Belakangan, Bawaslu mengabulkan gugatan 12 bacaleg eks napi korupsi yang mengajukan permohonan sengketa. Rahmat Bagja mengatakan, daftar ini masih mungkin bertambah seiring hasil rapat pleno Bawaslu di tingkat daerah.

Rahmat mengklaim, putusan Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota meloloskan bacaleg eks napi korupsi itu sudah sesuai kaidah hukum. Sejak awal, Bawaslu memang menilai larangan mantan napi korupsi menjadi caleg ini tak memiliki cantolan hukum di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Jika ada kaidah hukum yang bertentangan dengan hukum, (yaitu) PKPU, maka yang dipilih adalah UU," bebernya.

Rahmat menampik Bawaslu tak mendukung pemberantasan korupsi lantaran meloloskan bekas napi korupsi. Dia mengatakan, lembaganya lah yang pertama kali menyorongkan pakta integritas kepada partai-partai.

Kendati begitu, lanjut Rahmat, pakta integritas itu hanya bersifat pencegahan.

 "Tapi ketika Panwas penindakan, maka argumentasi hukumnya harus jelas," pungkasnya.

--- Redem Kono

Komentar