Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

HANKAM Marsekal Hadi: Perang Siber Berpotensi Jadi Ancaman Pertahanan dan Keamanan Nasional 06 Dec 2017 15:22

Article image
Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Rabu (6/12/2017). (Foto: Antara Foto)
Perang siber dianggap sama bahayanya dengan senjata kinetik dan harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi ketahanan dan keamanan nasional.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto  mengatakan, perang siber adalah salah satu dari lima konstelasi global yang berpotensi menjadi ancaman pertahanan dan keamanan nasional. Hadi mengatakan ini ketika menjalani dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR pada Rabu (6/12/2017).

Menurut Hadi, perang siber dianggap sama bahayanya dengan senjata kinetik dan karenanya perkembangan dunia siber harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi ketahanan dan keamanan nasional.

Dia mencontohkan pelancaran serangan siber yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran.

"Meskipun serangan itu belum mampu menghentikan program nuklir Iran namun konsep itu menunjukkan serangan siber dapat menjadi suatu opsi yang setara dampaknya dengan senjata kinetik," ujarnya.

Ancaman lain adalah tatanan dunia baru, seiring melemahnya hegemoni kekuatan super sebagai akibat pengaruh kekuatan-kekuatan ekonomi baru seperti China, Rusia, India, dan Brasil.

Dia menjelaskan implikasi tatanan dunia baru yang dia sebut "unimultipolar" pada pergeseran kekuasaan, serta bagaimana aliansi bisa melintas ideologi karena kepentingan telah menjadi keutamaan.

"Sementara itu, kepemimpinan negara baru superpower  telah mengubah pola intensitas komitmen terhadap keamanan global," kata Marsekal Hadi dalam uji kelayakan dan kepatutan di Ruang Rapat Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta.

Kondisi ini, menurut Hadi, diperparah oleh adanya aktor-aktor non-negara yang membawa kepentingan kelompok menggunakan kemasan ideologi, agama, suku hingga ekonomi.

Dia mengatakan wujud nyata dari realitas ini adalah munculnya instabilitas di beberapa kawasan yang sedianya berada dalam kendali seperti di Timur tengah Irak dan Suriah, termasuk ISIS di Filipina dan krisis nuklir di Korea Utara.

"Berbagai hal tersebut pada gilirannya telah menjadikan fungsi utama angkatan perang sebagai peran konvensional menjadi obsolete (usang) jika dibandingkan dengan ancaman kontemporer lainnya yang bersifat asimetris, proksi, hibrida, dan kejahatan lintas negara termasuk siber," kata Hadi sebagaimana diberitakan Antara News (6/12/2017).

Potensi ancaman berikutnya adalah terorisme. Semua negara, ia mengatakan, rentan terhadap ancaman teroris dan terorisme sering dijadikan sebagai alat untuk menguasai suatu wilayah yang berujung pada perang yang melibatkan pihak ketiga seperti yang terjadi di Irak dan Suriah. 

Dia menilai beberapa kasus di Irak dan Suriah menunjukkan bahwa terorisme terbukti berujung pada perang proxi atau perang hibrida yang melibatkan berbagai aktor, baik aktor negara maupun nonnegara.

"Melalui berbagai media sosial dan jaringan media internet lainnya, host dari kelompok teroris telah mampu secara cepat menyebarkan pengaruh. Dan bahkan mengaktifkan sel tidur atau pun simpatisannya di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya," ujarnya.

Ancaman yang keempat, menurut Hadi, berasal dari kebangkitan Tiongkok yang sangat pesat karena negara tersebut telah mengubah konstelasi politik dunia dalam waktu singkat lewat ekonomi dan militer. 

Sekretaris Militer Presiden tahun 2015-2016 itu menilai Tiongkok berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya dengan slogan yang diviralkan oleh pemerintahnya sebagai "china charm offensive", di mana negara itu bertindak agresif untuk ekspansi di beberapa kawasan serta berusaha mewujudkan ambisi menguasai Laut Cina Selatan. 

"Melalui ketiga pangkalan tersebut dan di Pulau Hudi, Tiongkok diperkirakan akan mampu menyelengarakan perang di seluruh wilayah Laut Cina Selatan," katanya.

Potensi ancaman terakhir berasal dari kerawanan di laut Indonesia. Ia mengatakan bahwa TNI bertanggung jawab melindungi wilayah laut Indonesia dari ancaman dari luar dan dalam.

Ia dalam hal ini mencontohkan kejahatan perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipina Selatan, sekitar Laut Sulu, oleh kelompok Abu Sayyaf. 

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah laut yang menjadi yurisdiksinya, termasuk pada laut-laut bebas yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut," ujarnya. 

--- Simon Leya

Komentar