Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

NASIONAL Masyarakat Anti Fitnah Indonesia: Hoaks Terdahsyat Dilakukan Ratna Sarumpaet 09 Oct 2018 05:49

Article image
Hoax Ratna Sarumpaet yang menyeret sejumlah tokoh. (Foto: Ist)
Hoax terdahsyat dilakukan Ratna Sarumpaet, seorang tokoh nasional yang sempat menjadi juru kampanye salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.

JAKARTA, IndonesiaSatu.coHoax atau berita bohong terkait politik khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih marak. Selama bulan September 2018 ada 86 topik hoax, di mana 59 di antaranya adalah hoax terkait politik.

Demikian rilis yang diterima Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho kepada Redaksi IndonesiaSatu.co, di Jakarta Senin (8/10/2018)

"Dari 59 hoax politik itu, ada 52 terkait Pilpres 2019," ungkap Septiaji.

Hoax terdahsyat dilakukan Ratna Sarumpaet, seorang tokoh nasional yang sempat menjadi juru kampanye salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden, katanya.

Ironisnya hoax itu terjadi saat bangsa Indonesia berduka akibat gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala. Bahkan hoax itu sempat merebut panggung opini publik yang sebelumnya fokus pada bencana alam tersebut.

Kasus hoax Ratna Sarumpaet membuka mata bahwa media sosial masih sering digunakan untuk menyebarkan hoax, khususnya di tahun politik ini. 

"Fakta yang ada jauh lebih memprihatinkan, media sosial masih digunakan untuk menyebarkan politik kebencian yang dikhawatirkan bisa mengoyak persaudaraan bahkan menjurus ke arah konflik sosial di tengah minimnya tingkat literasi masyarakat," ujar Septiaji.

Oleh karena itu, kata dia, literasi bermedia sosial dan grup percakapan harus terus dilakukan. Masyarakat juga diharapkan tidak gampang menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Masyarakat harus bisa berperan aktif membersihkan konten negatif di media sosial dengan bersama-sama melakukan siskamling digital, melaporkan jika ada konten bermasalah ke Kementerian Kominfo melalui aduankonten.id, ke Bawaslu untuk konten terkait pemilu, dan Polri untuk konten pelanggaran hukum. 

"Masyarakat juga wajib menggalakkan kegiatan bersama satu hari tanpa hoaks," pungkasnya.

--- Redem Kono

Komentar