Breaking News

NASIONAL Melalui RPH, Hakim Konstitusi Sudah Putuskan Sengketa Pilpres 2019 26 Jun 2019 19:18

Article image
Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono (Foto: Antara)
"Majelis hakim memastikan bahwa hari Kamis besok putusan siap dibacakan," ujar Fajar Laksono.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono mengatakan bahwa sembilan hakim konstitusi sudah memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres yang diajukan pasangan Prabowo-Sandi. 

Dijelaskannya, putusan tersebut diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang sudah selesai digelar hakim MK. Meski demikian, hasil putusan tersebut baru akan dibacakan besok, Kamis (27/6/19).

"RPH sudah selesai. Artinya putusan sudah siap, dalam arti siap untuk dibacakan. Majelis hakim memastikan bahwa hari Kamis besok putusan siap dibacakan," ujar Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta, Rabu (26/6/19) seperti dilansir BeritaSatu.com.

Fajar Laksono mengatakan, hari ini hakim MK diagendakan melakukan rapat internal dalam rangka persiapan teknis untuk pembacaan putusan besok.

Ketua MK, Anwar Usman, kata Fajat, hari ini akan memberikan arahan kepada jajaran MK untuk kelancaran sidang pembacaan putusan besok.

"Hari ini agendanya rapat internal untuk persiapan akhir penyelenggaraan sidang besok antara lain Ketua MK, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi memberikan arahan-arahan kepada Panitera, Sekjen, serta Tim Gugus Tugas," ungkap Fajar.

Fajar Laksono mengaku dirinya tidak dapat mengestimasi lamanya pembacaan putusan sengketa Pilpres tersebut. Sembilan hakim MK, kata dia, akan bergantian membaca putusan tersebut.

Sebagaimana diketahui, MK memutuskan akan membaca putusan sengketa PHPU Pilpres pada Kamis, 27 Juni 2019. MK diberikan waktu 14 hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa Pilpres 2019 sejak diregister pada 11 Juni lalu.

Rangkaian persidangan sengketa Pilpres ini telah digelar MK sejak 14 Juni hingga 21 Juni 2019. Dalam persidangan tersebut, MK telah mendengarkan dalil-dalil permohonan pemohon, jawaban termohon (KPU) dan pihak terkait (Jokowi-Ma'ruf) dan keterangan dari Bawaslu.

Selain itu, MK juga telah menerima alat bukti para pihak dan mendengarkan keterangan saksi maupun para ahli dari para pihak.

--- Guche Montero

Komentar