Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

RESENSI Memeluk Saudara, Merawat Kedaulatan 09 Feb 2016 18:13

Article image
(foto: Ist)
Proposal Nico tegas: tegakan kewenangan NKRI di Papua sebagai hak sah. Hal itu mencakup penegakan hukum, penggunaan senjata, otonomi khusus, pengamanan wilayah dan menolak intervensi asing.

MERAWAT KEDAULATAN INDONESIA DI PAPUA

Penulis             : Nico Gere

Penerbit           : Antara Publishing

Tahun              : 2016

ISBN               : 978-979-8387-31-9

Tebal               : xxxiv + 330 halaman

 

Oleh                : Agustinus Tetiro*

 

“Permasalahan Papua adalah urusan rumah tangga Indonesia, bukan persoalan internasional” (hlm.304). Kata-kata itu kiranya menjadi kesimpulan atas buku ini. Penulis Nico Gere menekankan supremasi hukum domestik Indonesia atas Papua di hadapan hukum internasional. Bagaimana kira-kira kesimpulan itu bisa dipertanggungjawabkan?

Kita tidak bisa dan tidak boleh menutup mata bahwa tentang Papua yang adalah bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut masih ada kelompok-kelompok yang ingin merongrong untuk pecah dan memisahkan diri. Masalah demi masalah terjadi di bumi Cenderawasih baik dari segi pembangunan, perkembangan dan pertumbuhan, maupun dari segi hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum.

Masalah-masalah itu tidak hanya ramai dibicarakan di Papua, tetapi mendapat perhatian besar masyarakat internasional. Gerakan Papua merdeka menjadi mencolok dan diperjuangkan baik dengan diplomasi maupun dengan kekerasan.

Apa dasar NKRI mempertahankan Papua? Apa dan bagaimana yang sebaiknya diperjuangkan?

Dengan menggunakan prinsip hukum uti possidetis juris, Papua sudah menjadi bagian integral sejak lama. Lebih dari itu, self determination melalui Pepera 1969 telah menempatkan Papua sah sebagai Indonesia. Nico Gere menguraikan sejarah masuknya Papua ke dalam pangkuan NKRI secara cukup detail.

Nico menemukan dan mengidentifikasikan tiga bentuk gangguan atas status Papua sebagai NKRI yaitu gerakan politik, gerakan bersenjata dan gerakan lobi. Pertanyaan berikutnya: Mengapa ada gangguan di Papua?

Mengutip Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI), Nico menunjukan empat akar masalah di Papua. Pertama, perbedaan persepsi tentang status politik Papua. Kedua, aksi penembakan dan pelanggaran HAM di Papua dan atas orang-orang maupun simpatisan Papua. Ketiga, kebijakan ekonomi yang tidak menumbuhkan pemberdayaan orang asli Papua. Keempat, warga pendatang non-Papua yang mendominasi partai politik.

Lebih jauh, Nico melihat intervensi asing yang berlebihan telah mengganggu NKRI di Papua. Inggris dan Oxford menggunakan Benny Wenda untuk meruncing isu Papua merdeka. Amerika Serikat secara sengaja membangun pangkalan militer di Darwin, Australia. Papua New Guinea, Vanuatu, dan Australia seperti turut memancing di kolam masalah Papua.

Proposal Nico tegas: tegakan kewenangan NKRI di Papua sebagai hak sah. Hal itu mencakup penegakan hukum, penggunaan senjata, otonomi khusus, pengamanan wilayah dan menolak intervensi asing. Namun ada nota bene untuk semua itu: perlakukan Papua sebagai saudara, sebagai Indonesia. Sebagai saudara untuk dirangkul dan merangkul, sebagai Indonesia untuk berdaulat dan damai sejahtera.

Buku ini ditulis secara sangat terstruktur dan sistematis dengan sifatnya yang mudah dipahami. Sebagai pembaca, kita dipersilahkan untuk masuk dalam pertanyaan dan debat. Sangat direkomendasi untuk para pengamat hukum internasional, pemikir kebangsaan, pengamat masalah Papua, dosen dan mahasiswa hukum dan FISIP, serta semua orang yang mencintai Papua.

 

*)Ketua kelompok Studi "Indonesia Satu", Jakarta

Tags:
Papua NKRI

Komentar