Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

NASIONAL Menaker Hanif Resmi Luncurkan Program Desmigratif 13 Sep 2017 15:05

Article image
Menteri Tenaga Kerja, M. Hanif Dhakiri. (Foto: ist)
Program ini sesuai dengan Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) resmi meluncurkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dengan tema "Membangun dan Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Mulai dari Desa" bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (11/9/2017).

Menteri Tenaga Kerja, M. Hanif Dhakiri menjelaskan bahwa program yang digagas kemenaker ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya yang bekerja di luar negeri sejak dari kampung halaman.

"Program Desmigratif merupakan  bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya secara terpadu. Program ini sesuai dengan Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa," ungkapnya.

Menurut Menaker, program Desmigratif juga melibatkan 11 Kementerian dan lembaga.

Dijelaskan Menaker, program Desmigratif memiliki empat pilar.

Pertama, pendirian Pusat Informasi Ketenagakerjaan dan Layanan Migrasi. Melalui layanan ini, calon TKI memperoleh informasi  negara penempatan, persyaratan menjadi TKI, cara memperoleh persayaratan termasuk layanan kependudukan dan keimigrasian.

Kedua, menumbuhkembangkan usaha produktif yang melibatkan keluarga TKI. Pada pilar ini, keluarga TKI mendapatkan pelatihan dan pendampingan melakukan kegiatan produktif. 

Ketiga, membentuk komunitas pengasuh dan tumbuh kembang anak (Community Parenting). Pada pilar ini, keluarga TKI mendapatkan pendampingan pengasuhan anak melalui rumah pintar.

Keempat, pembentukan dan pengembangan koperasi/lembaga keuangan.

Menteri Hanif menegaskan, program Desmigratif sendiri sudah dimulai sejak tahun 2016 dengan pilot project desmigratif terjadi di dua lokasi yaitu Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Pada tahun ini,  kata Menaker, akan dibentuk 120 desa, meliputi 100 desa di 50 kabupaten atau kota asal TKI dan 20 desa di 10 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada tahun 2018 akan dibentuk 130 desa serta 150 desa pada tahun 2019. Secara keseluruhan berjumlah 400 desa.

Hadir dalam acara peluncuran Desmigratif, 120 Kepala Desa dan 60 Kepala Dinas tenaga kerja yang menjadi kantong TKI dari seluruh Indonesia. Hadir pula perwakilan dari seluruh lembaga terkait, di antaranya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, juga perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugroho.

Dua desa mewakili kabupaten Ende

 

Terpilih sebagai desa ramah migran terbaik kabupaten Ende tahun 2017, Kepala Desa Uzuramba Barat dan Desa Ranggatalo, kepada media ini mengaku bangga dan apresiasi dengan program Desmigratif ini untuk mencegah bahaya perdagangan manusia (human trafficking) di Ende pada khususnya dan di NTT pada umumnya.

"Pemerintah pusat terus menggalang penguatan dan kontrol dari desa soal TKI. Untuk konteks NTT, bahaya terbesar sehubungan dengan TKI adalah human trafficking yang terus marak bahkan termasuk kategori darurat oleh Presiden Joko Widodo. Semoga program ini dijalankan secara sungguh untuk menjamin TKI yang rentan dengan pemalsuan dokumen, proses perekrutan ilegal oleh para calo maupun tanpa skill yang kompeten dan teruji," ungkap Kepala Desa Ranggatalo, Irminus Deni.

 Diharapkan program ini sinergis dengan upaya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) serta penegakan hukum. Kebijakan desa terkait migran juga perlu didorong melalui peraturan desa (desa) sehingga sinergis dengan program Desmigratif kemenaker.

 

--- Guche Montero

Komentar