Breaking News

OPINI Menangkal Rasionalitas Subversif (Tanggapan Kritis atas Konsep 'Ateis' LHKPN Irjen Dharma Pongrekun) 13 Aug 2019 09:44

Article image
Gabriel Felipe Didinong Say. (Foto: ist)
Rasionalitas subversif pada hakikatnya cenderung dibangun (dipaksakan) guna melegitimasi kewenangan kekuasaan tertentu.

Oleh Gabriel Felipe Didinong Say

 

SEJARAH perjuangan, pergerakan dan cita-cita luhur Bangsa Indonesia menuju Kemerdekaan, pada akhirnya menjadi hak mutlak segenap bangsa Indonesia.

Para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) pada akhirnya meletakkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kelima butir (sila) Pancasila sebagai roh bangsa, Dasar Negara yang kokoh.

Meski melewati berbagai dinamika dan diskursus kebangsaan, Pancasila akhirnya final sebagai pijakan (pengakuan) bersama para Pendiri Bangsa akan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permusyawatan dan Keadilan Sosial.

Kejujuran selalu hadir sebagai nilai dan prinsip dalam semua ajaran keagamaan maupun sistem kebudayaan. Kejujuran dalam artian konsistensi kebenaran dan kesesuaian antara hal intrinsik dengan hal ekstrinsik, dengan demikian dapat disimpulkan sebagai suatu wujud keutamaan (virtue) universal imperatif yang mendasari kemanusiaan sebagai kreasi Sang Pencipta. Dengan kata lain, kejujuran adalah manifestasi beriman bahkan keimanan itu sendiri.

Kejujuran, pertama-tama seharusnya bersifat subjektif individual. Artinya, siapa pun, di manapun, dan kapan pun harus jujur pada dirinya sendiri terlebih dahulu karena ada Dia yang Maha Mengetahui dan Maha Mengadili terhadap kebenaran dari setiap insan ciptaan. Maka, setiap diskursus yang berkaitan dengan substansi kejujuran sesungguhnya selalu berada dalam lingkungan konseptual teologis dan keimanan.

Kejujuran subjektif seharusnya (wajib) diverifikasi dalam interaksi horizontal dalam berbagai bidang kehidupan bersama manusia. Dengan demikian dapat muncul kejujuran objektif, yaitu nilai-nilai kejujuran yang dianut dan disepakati serta dipraktikan dalam kehidupan bersama.

Kejujuran objektif mutlak ada demi tercipta tata sistem kehidupan bersama yang teratur, berkeadilan, berperikemanusiaan dan beradan. Dapat disimpulkan bahwa pihak manapun yang berkuasa dan memiliki kontrol terhadap interaksi dan kehidupan bersama manusia, wajib memiliki keutamaan kejujuran subjektif serta sekaligus menjalankan kejujuran objektif tersebut demi terciptanya tata kehidupan (peradaban) yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan.

Menangkal Rasionalitas Subversif

Rasionalitas subversif pada hakikatnya cenderung dibangun (dipaksakan) guna melegitimasi kewenangan kekuasaan tertentu dengan tujuan untuk meruntuhkan atau menggantikan tatanan struktur atau kebijakan yang telah disepakati bersama dalam garis konstitusional.

Rasionalitas subversif di satu sisi cenderung menjadi anti-tesis baru, dan di lain sisi justru menimbulkan kontroversi dan paradoks, karena konsep (paham) yang dikemukakan tidak mutlak diterima sebagai sebuah kebenaran yang legitim.

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) dari jajaran kepolisian, Inspektur Jenderal Dharma Pongrekun mengatakan bahwa kebijakan untuk memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak sesuai dengan konsep ber-Tuhan dan Pancasila.

Jika kebijakan administratif LHKPN diasumsikan sebagai syarat integritas dalam hal kejujuran Capim KPK, maka sikap dan pernyataan di atas secara terang-benderang menunjukkan mispersepsi tentang keutamaan kejujuran sebagai suatu konsep teologis. 

Ketidakjujuran terhadap diri sendiri dan Tuhan pada gilirannya akan berdampak kepada sesama. Sungguh celaka nasib masyarakat yang dikontrol jika dipimpin oleh penguasa yang tidak jujur kepada diri sendiri dan Tuhan.

Maka benarlah adagium yang berbunyi bahwa mereka yang bersedia bergiat dalam lembaga anti rasuah, semestinya adalah mereka yang sudah selesai dengan dirinya.

Oleh karena itu, menangkal rasionalitas subversif yang dibangun secara ambigu dan kontra produktif tersebut, merupakan upaya meredam potensi paradigma radikalis yang berusaha menggeser substansi Ketuhanan yang terkandung dalam Sila Pertama Pancasila, sekaligus berpotensi menimbulkan sikap anti-Tuhan dan anti-Pancasila sebagai pedoman teologis-nasionalisme bangsa Indonesia.

Keterikatan mereka terhadap materi hanyalah karena kebutuhan bukan keinginan. Mereka tidak berada dalam posisi mencari dan menambah melainkan bekerja dan hidup. Mereka yang bergiat dalam lembaga anti rasuah adalah orang-orang pilihan yang sudah lolos uji kejujuran subjektif maupun uji kejujuran objektif. 

Jika sekedar membuat LHKPN saja berkeberatan dan beralasan yang tidak logis (rasional), maka sebaiknya segera diamputasi.

 

Penulis adalah Alumni STF Driyarkara, Pemerhati masalah sosial-budaya, berdomisili di Jakarta.

 

Komentar