Breaking News
  • 12 parpol lama lolos verifikasi faktual
  • 150 ton bahan narkoba asal China gagal masuk ke Indonesia
  • Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump
  • KM Pinang Jaya tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk
  • Presiden Jokowi masih pertimbangan Plt Gubernur dari Polri

MEGAPOLITAN Mendagri: Jangan Sampai Program Presiden di DKI Terhambat Program Lain 03 Dec 2017 11:03

Article image
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (Foto: Ist)
“Koreksi akan dilakukan apabila ada alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan program pemerintah pusat. Saya hanya memastikan, jangan sampai program Presiden di DKI terhambat karena ada program lain," ungkap Mendagri, Tjahjo Kumolo.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pihaknya masih mencermati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2018 yang akan diajukan.

Tjahjo menegaskan, Kemendagri bisa saja mengoreksi rancangan anggaran yang kini banyak menjadi sorotan itu.

“Koreksi akan dilakukan apabila ada alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan program pemerintah pusat. Saya hanya memastikan, jangan sampai program Presiden di DKI terhambat karena ada program lain," ungkap Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/17) sebagaimana dilansir Kompas.com.

Tjahjo juga mengingatkan agar jangan sampai ada alokasi anggaran yang menyalahi aturan. Misalnya mengenai anggaran Rp 28 miliar untuk 73 orang Tim Gubernur untuk Tim Percepatan Pembanguna (TGUPP). Menurutnya, perlu aturan baru untuk mewujudkan TGUPP yang jumlahnya mencapai 72 orang itu.

"Skala prioritas kalau di DKI tentu mengatasi kemacetan, banjir, pendidikan juga kesehatan. Seingat saya, pada jaman Pak Jokowi jumlah maksimum 15 orang. Apakah hal itu sudah diubah atau belum, tinggal itu saja. DKI mau apa bisa, uangnya ada," kata dia.

Sementara terkait dana hibah, Tjahjo juga mengingatkan agar diberikan secara tepat sasaran. Hal ini disampaikan Tjahjo menanggapi adanya hibah sebesar Rp 40,2 miliar untuk Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Padahal, organisasi itu kantornya masih menumpangdengan kantor penyalur satpam.

"Hibah dana bantuan sosial (bansos) yang saya pahami, harus diberikan tepat sasaran kepada penerima yang jelas status kelembagaannya, urgensi pemberian bansos dan hibah," tandas politisi PDI-Perjuangan ini.

--- Guche Montero

Komentar