Breaking News

BERITA Mendagri: Larangan Eks Napi Koruptor Maju Pilkada Kembali ke KPU 30 Jul 2019 19:29

Article image
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. (Foto: detik.com)
"Itu KPU, persyaratannya ada pada PKPU," ujar Tjahjo.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menanggapi soal adanya usulan larangan eks napi koruptor  mencalonkan kembali di Pilkada 2020. Tjahjo menyebut aturan itu ada pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Itu KPU, persyaratannya ada pada PKPU," ujar Tjahjo di kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/19) seperti dilansir detiknews.com.

Usulan soal pelarangan eks koruptor maju kembali dalam Pilkada, sebelumnya juga disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tjahjo mengatakan bahwa semua pihak bisa saja memberikan masukan.

"Semua bisa memberikan masukan, akan kami akomodir dan bahas bersama. Karena yang menentukan kepala daerah, bisa satu partai atau gabungan partai politik, bisa independen, track record itu kan aturannya harus jelas, harusnya diumumkan oleh KPU yang menyelanggarakan," ungkapnya.

Tjahjo juga menyoroti kasus Bupati Kudus, Muhammad Tamzil yang kembali terjerat korupsi. Ia pun heran mengapa banyak yang tidak tahu soal track record Tamzil sebelumnya.

"Ada keputusan MK, ada KPU. Kayak kasus (Bupati) Kudus, kan banyak orang yang tidak tahu. Di jabatan yang sama, ada masalah yang sama, tapi kok dia lolos dari verifikasi KPU, dari parpol yang mencalonkan. Soal tahu nggak tahu kan bukan urusan Mendagri, itu kewenangan apakah dia independen atau tidak, termasuk masyarakat yang memilih, orang kasusnya di Kudus, ya terpilih di Kudus," singgungnya.

Terkait kemungkinan memasukkan aturan tersebut dalam UU Pilkada, Tjahjo mengatakan akan melihat respon dari partai politik. Menurutnya, revisi UU tersebut bisa dilakukan DPR periode mendatang.

"Ya, nanti kita lihat bagaimana respon teman-teman partai. Revisinya menunggu pelantikan anggota DPR yang baru," lanjutnya.

Sebelumnya, KPU menyebut siap melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan. Hal ini untuk memasukkan larangan eks koruptor maju sebagai kepala daerah.

"KPU siap mengubah PKPU Pencalonan, terkait mantan napi korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah," ujar komisioner KPU Viryan Aziz di kantor KPU.

Viryan mengatakan, larangan ini akan dimasukkan sebagai syarat calon. Menurutnya, saat ini KPU tengah melakukan penyempurnaan PKPU tersebut. 

 

--- Guche Montero

Komentar