Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

POLITIK Mendagri: Perlu Saling Hargai Pendapat Politik dan Saling Klarifikasi 06 Aug 2017 16:03

Article image
Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Ist)
Berargumentasi tentang berbagai masalah baik spontan maupun dalam rapat DPR dan pansus adalah hak setiap warga negara, khususnya anggota DPR.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan perlunya sikap arif dan bijak dalam menghargai perbedaan sikap politik. Bila ada pendapat yang dinilai berseberangan antara pemerintah dan fraksi partai politik (parpol) di DPR, hal itu dianggap wajar.

Pernyataan ini berkaitan dengan semakin maraknya perbedaan pendapat antar fraksi parpol yang berada di lembaga DPR. Sebagai mitra pemerintah, Tjahjo mengatakan merupakan hal wajar bila dalam pembahasan ada perbedaan pandangan, baik antar parpol begitu juga dengan pemerintah.

"Berargumentasi tentang berbagai masalah baik spontan maupun dalam rapat DPR dan pansus adalah hak setiap warga negara, khususnya anggota DPR," kata Tjahjo kepada IndonesiaSatu.co, Sabtu (5/8/2017).

Menurut dia, kalaupun pernyataan dari pemerintah sebagai mitra kerja DPR atau dari anggota fraksi parpol yang mungkin dinilai emosional serta khilaf mengutarakan pandangan, lalu menjadi sebuah pemberitaan di media, selayaknya mendapat kesempatan menyampaikan klarifikasi lebih lanjut.

"Sesama anggota DPR dan pemerintah khususnya saya sebagai Mendagri yang juga pernah mantan anggota DPR perlu membudayakan saling meminta klarifikasi dahulu terkait munculnya pernyataan tersebut," tambah Tjahjo.

Memang menjadi hak setiap fraksi di DPR untuk mengadukan pernyataan sikap yang dinilai kurang tepat ini ke mahkamah dewan atau Polri bila menyangkut masalah hukum. Namun tetap perlu dimintai klarifikasinya.

"Termasuk saya sebagai mitra kerja DPR menyatakan siap untuk dimintai klarifikasinya, kalau memang ada yang salah dari ucapan saya secara terbuka atau rilis di media," tegas Mendagri.

Berbeda halnya bila yang bersangkutan menolak. Misalnya, kata Tjahjo bila dirinya enggan menyampaikan klarifikasi, maka ia mempersilakan pihak tersebut melapor ke kepolisian, atau Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), karena jabatan menteri adalah pembantu kepala negara.

Tjahjo menambahkan, apapun DPR adalah mitra Kemendagri. Maka harus ada kesamaan visi dalam membangun kebersamaan meski berbeda sikap politik. Pendapat yang bertentangan dalam suatu pembahasan kebijakan juga harus tetap dihargai.

"Kita harus saling membangun kebersamaan meski ada perbedaan sikap politik, itu harus dihargai," ujarnya.

Semangat kebersamaan, menurut Tjahjo, harus bisa dibudayakan dalam berlembaga, termasuk di tatanan legislatif dan eksekutif. Perbedaan konsep, sikap, dan pandangan politik adalah bagian dari dinamikanya.

"Apapun keputusan pemerintah bersama DPR adalah sikap politik yang harus dihargai, dan saling menghargai," pungkas Mendagri.

--- Sandy Romualdus

Komentar