Mantan Kapolri itu mengaku sudah mengerti misi yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada dirinya untuk menjalankan tugasnya di Kemendagri.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Setelah dilantik pada hari ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kabinet Indonesia Maju Tito Karnavian mengatakan, langkah awal bekerja akan belanja masalah terlebih dahulu.

Mantan Kapolri itu mengaku sudah mengerti misi yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada dirinya untuk menjalankan tugasnya di Kemendagri.

"Saya harus belanja masalah dulu, saya mengerti misi apa yang disampaikan presiden kepada saya," ujar Tito kepada wartawan usai prosesi serah terima jabatan Mendagri di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Ia mengatakan, ada beberapa amanat yang diberikan Jokowi diantaranya penyederhanaan, mendukung investasi, reformasi birokasi, serta mengubah kultur pemerintahan baik tingkat pusat dan daerah agar lebih bersifat melayani. Kemudian, Tito akan merumuskan hal-hal yang harus dikerjakan dan dilakukan cepat.

Menurutnya, pengalaman sebagai kapolri dan kapolda menjadi modal memimpin kementerian yang selama ini juga bersentuhan dengan Kemendagri. Salah satunya, mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya juga banyak bersinggunggan, berkoordinasi dengan jajaran Kemendagri, saya cukup paham di mana posisi Polri, di mana posisi Kemendagri, Bawaslu, KPU, yang semua harus sinergi," kata dia.

Ia meyakini bisa memfungsikan posisi mendagri untuk mendorong pilkada berlangsung aman, lancar, dan stabil. Selain itu, Tito juga mengaku paham arahan Presiden berkaitan dengan data kependudukan yang terintegrasi dengan investasi.

"Saya paham apa yang dimaksud beliau, saya tentu harus lakukan koordinasi internal dulu, besok ada paparan dari eselon I, setelah saya dijelaskan, saya akan lakukan koordinasi dengan Ketua BKPM Pak Bahlil, Pak luhut sebagai Menko Maritim dan Investasi," tutur Tito.

Menurut dia, salah satu syarat utama investasi adalah keamanan (security), kemudian kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan infrastruktur. Ia mengatakan, investasi cukup kompleks yang juga melibatkan data kependudukan yang menyangkut masalah perizinan.

"Jangan di pusat bicara A, di daerah kebijakannya beda lagi, tingkat I lain, tingkat II lain lagi, itu fungsi pemda, Kemendagri untuk menyesuaikan kebijakan pusat dan daerah dengan spirit utamanya adalah mempermudah iklim investasi," pungkasnya.

--- Redem Kono