Breaking News
  • Indonesia lampaui rata-rata standar keselamatan penerbangan dunia
  • Pemerintah realisasikan subsidi angkutan kargo udara di Papua
  • Pemerintah upayakan 2018 tanpa revisi APBN
  • Randi Anto pimpin Jamkrindo

PERTAHANAN Mendesak, Indonesia Butuh Dewan Keamanan dan UU Keamanan Nasional 03 Oct 2017 23:46

Article image
Kolonel Pas Drs. Agapitus Embu, M.si (Han), Kabidkerma Pusbangkerma Bainstranas Kementerian Pertahanan dalam sebuah diskusi yang digelar IAS Nusantara di Aula Universitas Pertahanan, Sentul, Sabtu (30/9) . (Foto: Ist)
Untuk menghasilkan sebuah kebiakan strategis yang kuat, para pemimpin harus memahami terlebih dahulu kebutuhan warga negara akan rasa aman, hidup sejahtera, dan berpikir serta bertindah cerdas.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Sistem keamanan Indonesia berada di level krisis oleh karena ketiadaan sejumlah UU terkait kemanan nasional hingga struktur koordinasi yang tidak mempunyai fondasi yang kuat. Hal ini karena para pemimpin belum mampu menghasilkan kebijakan strategis dalam menjaga keamanan nasional.

Demikian diungkapkan Kolonel Pas Drs. Agapitus Embu, M.si (Han), Kabidkerma Pusbangkerma Bainstranas Kementerian Pertahanan dalam sebuah diskusi yang digelar Ikatan Alumni SMUK Syradikara (IAS Nusantara) di Aula Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/9) pekan lalu.

Menurut Kolonel Agapitus, untuk menghasilkan sebuah kebiakan strategis yang kuat, para pemimpin harus memahami kebutuhan warga negara akan rasa aman, hidup sejahtera, dan berpikir serta bertindah cerdas.

“Pemimpin harus mengetahui tiga kebutuhan tersebut supaya bisa tentukan kebijakan strategis. Karena penghuni dunia saat ini sudah mencapai 7 miliar orang, dan saat ini telah terjadi perebutan energi, dan ke depan pasti akan terjadi rebutan makan dan minum (proxy war),” pungkas alumni Syuradikara angkatan 81 ini.

Sayangnya, lanjut dia, saat ini Indonesia belum mempunyai Dewan Keamanan yang dapat membantu pemerintah dalam hal ini Kementrian Pertahanan dan TNI dalam merumuskan kebijakan strategis kemana nasinal. “Amerika mempunyai sistem keamanan yang baik, karana adanya Dewan Keamanan. Indonesia membutuhkan itu (Dean Keamanan), yang garis koordinasinya nanti turun ke Kementrian Pertahanan, dan dieksekusi oleh TNI,” jelas Kolonel Agapitus.

Di sisi lain, Indonesia juga belum mempunyai UU Kemanan Nasional, UU Penanggulangan Ancaman Terorisme, dan Organisasi Komando Wilayah. “Padahal WNI sudah alami 7-8 jali penyaderaan seperti oleh Abu Syawab, kemudian ada perlawana OPM di Papua, juga konfik terkait batas negara,” tegas Kolonel Agapitus.

Selain tema tentang keamanan negara, IAS Nusantara dalam duskusi tersebut juga  memberikan catatan kritis terkait leadership dalam membangun NTT baik dari sisi politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Acara temu kangen yang dihadiri sekitar 400 alumni, dan mantan pengajar ini digelar dalam rangka pesta keluarga memperingati HUT SMAK Syuradikara ke 64, yang mengusung tema tema "Kobarkan Semangat Syuradikara."

Sebelumnya, Raldi Doy, General Manager Public Relation tvOne, yang didapuk selaku moderator diskusi membuka bincang-bincang dengan pernyataan bahwa sudah saatnya para alumni SMAK Syuradikara memberikan gagasan serta mengkontekstualisasikan semangat dan nilai nilai spiritual dari cita-cita Syuradikara –Pahlawan Utama, di Indonesia dan dalam kondisi kontemporer tanah Flobamora, NTT.

“Sebagaimana penggalan syair hymne Syuradikara ‘cita-cita yang kukandung murni mulia hendak mengangkat (martabat) bangsaku Indonesia’. Gagasan itu yang harus diejahwantahkan dalam mendukung pembangunan NTT baik di bidang politik, keamanan, ekonomi, pariwisata ke depan," kata alumni IAS angkata 84 ini.

Adapun para alumni yang juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut antara lain, Thobias Djaji (Enterpreneur dan Pakar SDM); Pieter Gero (Redaktur Senior Harian Kompas); Dr. Peter Aman, OFM (Dosen STF Driyarkara Jakarta); Kolonel Pas Drs. Agapitus Embu, M.si (Han) (Kabidkerma Pusbangkerma Bainstranas Kementrian Pertahanan); dan Anzy Lema (Pemerhati Politik). Sedangkan pembicara dari luar alumni adalah Dr. Frans Teguhh, MA (Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Kementerian Pariwisata RI).

--- Sandy Romualdus

Komentar