Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

OPINI Menelisik Kontraktor “Piaraan” Elias Jo, Marsel Petu, dan Ansar Rera 26 Feb 2018 17:26

Article image
Petrus Selestinus. Koordinator TPDI. (Foto: ist)
Masyarakat NTT sangat berharap agar KPK tidak boleh berhenti hanya pada OTT terhadap Marianus Sae dan harus melepaskan diri dari pengaruh kekuatan partai politik manapun dalam penindakan KKN di NTT.

Oleh Petrus Selestinus

 

KEHADIRAN dan keberhasilan KPK dalam penindakan Korupsi di NTT akhir-akhir ini, telah membagkitkan semangat dan harapan baru bagi masyarakat terhadap penegakan hukum. Bahwa KPK akhirnya merespons harapan publik NTT untuk memberantas korupsi dengan menempatkan petugasnya di daerah Pilkada 2018 di NTT (Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Ende, Sikka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya dan lain-lain) termasuk menelisik transaksi keuangan kontraktor-kontraktor yang menjadi kroni tiga incumbent di NTT, yang saat ini ikut dalam proses pencalonan Pilkada 2018 di 10 kabupaten di NTT. 

Berdasarkan informasi dari masyarakat termasuk LHKPN yang sudah disampaikan ke KPK, sebagian besar incumbent, masing-masing Elias Jo (Kabupaten Nagekeo, Marselinus YW Petu (Kabupaten Ende), Joseph Ansar Rera (Kabupaten Sikka), Markus Dairo Talo di Sumba Barat Daya dan lain-lain. Hampir seluruh kepala daerah memiliki piaraan kontraktor besar yang selalu mendapatkan privilege jatah mengerjakan proyek-proyek besar pada setiap pekerjaan atau proyek yang dibiayai dengan anggaran dari APBN atau APBD. Karena itu masyarakat NTT sangat berharap agar KPK tidak boleh berhenti hanya pada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Marianus Sae dan harus melepaskan diri dari pengaruh kekuatan politik manapun dalam penindakan KKN di NTT.

Bupati Nagekeo, Elias Jo diinformasikan memiliki kroni piaraannya bernama "Baba Hoi" Direktur PT Pesona Permai. Sejumlah proyek besar yang dibiayai pekerjaannya oleh APBD seperti jalan dan lain-lain selalu diberikan kepada Baba Hoi.

Begitu juga dengan Bupati Ende, Marselinus YW Petu, semua proyek besar yang dibiayai oleh APBD, pekerjaannya selalu jatuh ke perusahaan kroninya sendiri yaitu Lambertus MS Sara atau  CV Sao Ria Plan dan satu kroni lainnya yaitu Yanto Dharmawan, Direktur  PT Yetty Dharmawan, (Bendahara Timses Marsel-Jafar).

Bupati Sikka, Joseph Ansar Rera memiliki kroni kontraktor Anis Sape, Direktur CV Las Vegas dan John Susilo, Direktur PT Waigete Abadi yang selalu mengerjakan proyek-proyek APBD.

Pendek kata semua incumbent dalam pilkada NTT  2018,  rata-rata punya piaraan kontraktor lokal yang memiliki hubungan yang sangat dekat bahkan disebut-sebut turut menentukan kebijakan politik dan pembangunan di kabupaten di mana proyek-proyek besar sedang dikerjakan. Masyarakat menjuluki kontraktor kroni itu sebagai kasirnya incumbent. Perumusan kebijakan pembangunan dan politik di daerah pun ikut ditentukan oleh kontraktor-kontraktor yang menjadi kroni para incumbent di atas. Bahkan dalam membuat hajatan atau pesta besar (keluarga) ataupun ketika hendak bepergian ke Jakarta dan kota kota besar lainnya untuk sekadar berfoya-foyapun keuangannya diatur oleh kontraktor kroninya itu. Cara ini dipakai untuk menghindari tuduhan penggunaan uang negara bagi kepentingan pribadi. Ini adalah salah satu modus korupsi yang lagi tren di NTT.

Himbauan KPK agar masyarakat mengawasi dan melapor ke KPK jika memiliki informasi dan/atau bukti KKN incumbent, sudah dipenuhi oleh Masyarakat NTT. Yang belum dipenuhi oleh KPK adalah menindaklanjuti informasi masyarakat NTT berupa proses hukum dan penindakan terhadap para incumbent, terkait dugaan korupsi dan politik uang serta ketidakjujuran dalam mengisi LHKPN yang telah disampaikan kepada KPK.

Masyarakat sudah memberikan banyak informasi tentang gurita KKN para incumbent dalam Pilkada 2018. Sekarang saatnya masyarakat NTT menagih janji KPK untuk menindak incumbent di atas agar dalam Pilkada 2018, NTT benar-benar menghasilkan pemimpin yang bersih dan bebas  dari KKN.

Informasi yang berhasil dihimpun Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), semua incumbent termasuk empat bacalon bupati di Flores telah melaporkan kekayaannya dalam LHKPN kepada KPK. LHKPN empat bacalon itu, tiga di antaranya incumbent Elias Jo (Bupati Nagekeo), Marselinus E.Y Petu (Bupati Ende), dan Joseph Ansar Rera (Bupati Sikka), serta seorang lagi dari anggota Polri, Marselis S. Karong, terakhir menjabat sebagai Kapolres Manggarai.

Masyarakat dan KPK sangat berkepentingan untuk mengamati para incumbent di dapil-dapil di NTT, terutama menyangkut transaksi keuangan dan kekayaan dalam LHKPN dalam Pilkada 2018. Yang perlu diperjelas adalah apakah sumber dana politik untuk pilkada diperoleh dari menjual harta milik pribadinya atau uang tabungan selama menjadi Bupati atau Jabatan lain pada periode sebelumnya ataukah dari para kontraktor kroninya itu.

Karena itu informasi dari masyarakat kepada KPK sangat penting. Masyarakat tidak perlu takut melapor. Karena tugas melapor dari masyarakat dilindungi oleh ketentuan pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor. Begitu pula dengan LHKPN yang sudah dilaporkan ke KPK, harus ditelisik karena LHKPN merupakan instrumen untuk menguji integritas moral, kejujuran dan kepatuhan dalam mengelola keuangan daerah.

Jika masyarakat takut melaporkan soal jumlah kekayaan yang dimiliki oleh incumbent kepada KPK, maka masyarakat dapat menyalurkan informasi itu kepada wartawan-wartawan di daerah masing-masing untuk ditindaklanjuti informasi itu kepada KPK, karena wartawan memiliki imunitas untuk merahasiakan sumber informasi.

 

Penulis adalah Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)

Komentar